Meski BST Tak Diperpanjang, Ini Program Bansos di Kemensos untuk 2022

0
757
Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Jakarta, Nawacita – Pemerintah melalui Kementerian Sosial tetap melanjutkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Dengan anggaran Rp78,25 triliun Tahun Anggaran (TA) 2022 yang sudah disetujui DPR RI, Kemensos mengalokasikan Rp74,08 triliun (94,67%) untuk belanja bansos.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan, pihaknya tetap akan memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat miskin terdampak pandemi melalui bansos reguler yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNTP).

“Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, terus berlanjut. Tahun depan, Kemensos menganggarkan Rp74,08 triliun atau 94,67% untuk bantuan sosial. Jadi tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos,” kata Risma, melalui keterangan tertulis, Jakarta (22/09/2021).

“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM unggul,” lanjutnya.

Untuk 2022, penyaluran PKH akan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp28,7 triliun. Penyaluran dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober) melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN).

Lalu, BPNT dengan anggaran Rp45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM. Penyaluran dilakukan setiap bulan selama periode Januari–Desember 2022 melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang ditunjuk. Indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp200.000/bulan/KPM

Terkait Bantuan Sosial Tunai (BST), Risma menyebut program BST merupakan bansos khusus yang memiliki karakteristik berbeda.

“BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus saat itu,” jelas Risma.

Untuk diketahui, BST diluncurkan pemerintah tahun 2020, sebagai upaya meringankan beban masyarakat terdampak pandemi. Pemerintah tetap melanjutkan program BST untuk empat bulan yakni Januari-April 2021 dengan pertimbangan pandemi belum sepenuhnya menurun.

Kemudian dengan diberlakukannya PPKM Darurat pada 1 Juli 2021 lalu, BST kembali diperpanjang untuk dua bulan yakni bulan Mei dan Juni 2021 dengan indeks Rp300 ribu/bulan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan bulan Juli-Agustus. BST menyasar 10 juta KPM dengan penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Meskipun penyaluran BST hanya sampai bulan Mei dan Juni 2021. Risma menegaskan masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi fokus perhatian Kemensos. Ia mempersilakan masyarakat melaporkan diri ke perangkat pemerintah daerah terkait, seperti dinas sosial, kelurahan/desa, atau RT/RW, bila merasa layak mendapatkan bantuan.

Atau memanfaatkan fitur “usul” dan “sanggah” pada situs cekbansos. Dengan dua fitur tersebut, masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk dipertimbangkan kelayakannya menerima bansos.

Sebagai upaya menjangkau lebih luas masyarakat yang terdampak pandemi, Kemensos mengalokasikan bantuan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM yang merupakan usulan dari daerah dengan anggaran Rp7,08 triliun.

“Bisa saja nanti masuk sebagai peserta BPNT/Program Sembako. Tapi indeksnya Rp200 ribu,” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY