Dianggap Jakarta Sentris, Komisi VIII DPR Setuju Penyaluran Bansos Disesuaikan Kebutuhan Daerah

0
448
Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Jakarta, Nawacita – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dianggap Jawa sentri dan Jakarta sentris. Karena, dana yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di luar Jawa dan Jakarta. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selly Andriany Gantina dalam rapat kerja, Senin (20/9).

Ia menilai, adanya penyamarataan penyaluran dana Bansos menjadi tidak adil. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Sosial bisa membedakan baik program keluarga harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara daerah satu dengan yang lainnya karena Indonesia adalah negara kepulauan.

“Catatan saya ibu Menteri, apa yang disampaikan Bansos harus berbasis geografis sangat setuju, bukan bersifat administrasi karena yang namanya keluarga penerima manfaat itu bukan objek tapi subjek,” kata Selly, dalam rapat kerja, Senin (20/9/2021)

“Artinya kalau bilang Jawa sentris harusnya antara PKH Dan program BPNT yang ada di luar Jawa berbeda, negara kita kepulauan, tentu dengan PKH yang disama-ratakan ini tidak adil,” sambungnya.

Selain itu, ia juga menyoroti soal keberagaman kebutuhan pokok masyarakat daerah yang satu dengan yang lainnya sehingga BPNT yang diberikan tidak boleh digeneralisir. Sebab, Kebutuhan pokok masyarakat di Papua dengan Jawa berbeda.

“Kemudian kebutuhan pokok pun tidak bisa mengeneralisir, harus beras kita tahu ada keberagaman bahan pokok yang ada di luar beras. Orang Papua kan gak bisa makan beras bu. mungkin bisa kita rubah menjadi sagu,” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY