Kusnadi : Pandemi Tak Bisa Dijadikan Alasan P-APBD Jatim 2021 Molor

0
103

Surabaya, Nawacita – Kendati sudah memasuki pertengahan bulan September 2021, namun pihak eksekutif (gubernur,red) tak kunjung menyerahkan KUA PPAS untuk pembahasan perubahan APBD Jatim ke DPRD Jatim sehingga dapat dipastikan pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) bakal molor.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jatim Kusnadi menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi eksekutif untuk memundurkan jadwal pembahasan PAK meskipun situasi saat ini masih pandemi Covid-19. Sebab, perubahan APBD merupakan agenda rutin pemerintahan daerah untuk menunjang program-program pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah daerah.

Walaupun agak molor, lanjut Kusnadi pihaknya akan terus mendorong agar eksekutif segera menyelesaikan tugasnya sesuai target agar tidak menganggu program kerakyatan di Jatim.

“Pandemi tidak boleh jadi alasan. Karena pandemi, menjadikan kegiatan rutin menjadi agak terbengkalai,”dalih politikus asal Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Selasa (14/9/2021).

Diantara upaya DPRD Jatim mendorong percepatan pembahasan P-APBD adalah dengan melakukan konsultasi bersama pihak eksekutif ke Mendagri beberapa waktu lalu. Pasalnya, sejumlah anggota DPRD Jatim khawatir dengan status Plh Sekdaprov Jatim bisa membuat cacat hukum Perda P-APBD yang akan dibahas bersama nanti.

“Kami ingin meyakinkan saja ke Kemendagri, jika di belakang hari hasil pembahasan PAK tidak terjadi kendala, walaupun status ketua tim anggaran berstatus Plh,” terang Kusnadi.

Ia berharap di tengah pandemi, harusnya pemerintah lebih fokus pada upaya pemulihan ekonomi, dimana salah satu stimulus yang sangat diharapkan masyarakat adalah dari APBD. “Menanggulangi Pandemi ini tak bisa hany fokus kesehatan saja tapi harus bareng denga bidang ekonomi juga,” jelas Kusnadi.

Senada, anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengaku prihatin dengan kondisi kepemerintahan Jatim. Sebab, Pemprov merotasi puluhan kepala OPD, tapi jabatan Sekda dibiarkan kosong hingga 6 bulan. Ironisnya lagi, gubernur justru memperpanjang jabatan Sekda yang harusnya sudah pensiun menjadi Plh Sekdaprov Jatim.

Bahkan kewenangan Plh diberikan tidak ubahnya Sekdaprov definitif. “Ini yang agak miris, saya prihatin melihat kondisi pemerintahan di Jawa Timur yang cenderung kurang taat azas dan berusaha mencari celah hukum,” tegas politikus asal Partai Golkar.

Di tambahkan Freddy, peran Sekda definitif itu sangat penting. Selain sebagai koordinator OPD juga sebagai ketua tim anggaran. “Harusnya peran Sekda lebih fokus pada persoalan internal birokrasi Pemprov Jatim sehingga roda pemerintahan bisa berjalan optimal dan tidak menjadi serba molor, termasuk pembahasan P-APBD Jatim 2021,” pungkas vokalis Komisi A DPRD Jatim. (pun)

LEAVE A REPLY