DPRD Jatim Gelar Rakortas Perkuat Gerakan Program P4GN Melalui Desa Bersinar

0
99

Surabaya, Nawacita – Kondisi darurat narkoba yang melanda Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur nampaknya menjadi perhatian serius berbagai stake holder terkait yang diharapkan mampu meminimalisir bahkan memperkuat gerakan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Jawa Timur.

Di fasilitasi Komisi A DPRD Jatim, unsur Forkompimda Jatim meliputi Gubernur Jatim, DPRD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Polda Jatim, Kejati Jatim, Pengadilan Tinggi Jatim, Pangkoarmada II, Kanwil Kemenkumham Jatim, Kanwil Kemenag Jatim, Kabinda Jatim dan BNNP Jatim menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dalam mewujudkan Desa Bersinar di Jatim di ruang paripurna DPRD Jatim, Selasa (14/9/2021).

Ketua DPRD Jatim Kusnadi dalam sambutannya mengatakan bahwa perang melawan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah karena jumlah aparat pemerintah dan aparat penegak hukum sangat terbatas. Karena itu diperlukan partisipasi masyarakat.

“Dalam mengendalikan narkotika ini tidak mungkin hanya bisa ditangani polisi dan BNN saja. Karena itu perlu kita libatkan masyarakat dengan harapan di setiap desa/kelurahan hingga RT ada relawan bisa lebih maksimal dan efisien,” terang politikus asal PDI Perjuangan.

Berdasar data BNNP Jatim, kata Kusnadi angka pravalensi penduduk Jatim yang terpapar narkoba tahun 2019 sebesar 2,50 persen atau setara 1.038.953 penduduk Jatim. Bahkan dalam setahun terakhir mencapai 554.180 penduduk yang terlibat kasus narkoba.

“Ini sudah mengkhawatirkan dan menjadi ancaman sehingga perlu langkah-langkah preventif harus dilaksanakan. Seperti dengan gerakan P4GN membentuk Desa Bersinar,” ungkapnya.

Ia mengaku sempat mengunjungi salah satu desa yang menjadi pilot project desa bersih dari narkoba (bersinar) di Desa Ngeronggo Kota Kediri. Program yang mereka buat yang pertama adalah membentuk relawan untuk edukasi bahaya narkoba dan menjaga lingkungan agar terbebas dari peredaran narkoba.

Kedua dengan melakukan rehabilitasi korban narkoba. “Desa Ngeronggo itu berdekatan dengan kampus, sehingga menjadi perhatian khusus BNN Kota Kediri untuk membentuk Desa Bersinar, dan hasilnya sangat efektif mencegah peredaran narkoba di desa tersebut,” beber Kusnadi.

Jika diperlukan support anggaran, DPRD Jatim juga siap membantu untuk tambahan alokasi anggaran penanganan pengendalian narkoba di Jatim. Mengingat, BNNP anggarannya sangat terbatas. “Kita juga sudah memiliki Perda sehingga sangat beralasan jika Pemprov menambah anggaran untuk penanganan narkoba di Jatim,” jelas Kusnadi.

Masih di tempat yang sama, Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Mohammad Aries Purnomo mengatakan bahwa Rakortas ini bertujuan untuk kolaborasi menyamakan persepsi dalam rangka pemberantasan Narkoba di Jatim dengan pembentukan Desa Bersinar. Namun selain itu juga banyak program serupa di berbagai daerah di Jatim

BNNP Jatim, kata mantan Kapolda Sulawesi Tengah serta Kepala BNNP Maluku dan Kalimantan Selatan ini menargetkan setiap tahun minimal ada 26 Desa Bersinar terbentuk di Jatim, guna mengantisipasi peredaran Narkoba.

Pihaknya optimis dengan kolaborasi forkompimda ini pembentukan desa bersinar di Jatim akan semakin banyak sehingga ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jatim bisa ditekan semaksimal mungkin.

“Jatim hampir semua wilayah menjadi ancaman peredaran Narkoba. Sehingga desa bersinar ini diharapkan bisa menjadi filter dalam menanggulangi peredaran narkoba di masyarakat,” harap Aries.

Beberapa daerah di Jatim yang cukup rawan kasus peredaran narkoba akan menjadi perioritas dalam pembentukan desa bersinar ini. Misal di kawasan Madura dan lainnya.

“Ya kita ndak bisa sebut daerah mana yang rawan. Kita bersama kepolisian memilik data daerah mana yang cukup rawan. Itu yang akan menjadi target untuk pembentuk desa bersinar,” imbuhnya.

Dari data BNNP Jatim, tahun 2020 jumlah desa bersinar di Jatim yang sudah terbentuk 19 desa. Di tahun 2021 ini ditargetkan ada 35 desa/kelurahan yang menjadi Desa Bersinar. Untuk memperkuat program tersebut, BNNP Jatim juga akan melibatkan mahasiswa di beberapa perguruan tinggi.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagyo mengatakan 3 pilar yang ada di Jatim harus berkolaborasi untuk memberantas narkoba ini yaitu TNI, Polri dan Pemerintahan. Sebab dari data penghuni lapas, 60% adalah tahanan narkoba.

“Dengan program desa bersinar maka harus ada komitmen unsur pimpinan di masing masing pilar,’ terang Istu.

TNI AD, kata Istu kan punya garis komando sampai desa Babinsa, begitu juga kepolisian yang punya Babinkamtibmas. Polisi bahkan bisa masuk ke mana-mana kan. Begitu pula TNI AL sangat bisa membantu karena banyak bandar yang mengirimkan barangnya lewat pelabuhan atau jalur-jalur tikus seperti sungai, lewat udara atau bandara ada Angkatan Udara.

Politisi Golkar ini mencontohkan saat dirinya bertugas di wilayah Sumatera yang dikelilingi oleh laut dan berpotensi menjadi jalur peredaran narkoba di laut dan sungai. Semua kabupaten/kota punya pelabuhan masing masing, itu peluang bagi bandar bandar untuk memasok narkoba di Sumatera. kalau semua berperan, mulai darat, laut dan udara berperan sampai ujung tombaknya. Otomatis akan membatasi ruang gerak pengedar narkoba.

“Inilah yang dirumuskan untuk membuat program desa bersinar bebas narkoba dengan kesepakatan bersama komitmen yang diwujudkan dalam nota kebersamaan tadi. Apalagi di saat Covid sekarang narkoba menjadi komoditi yang ditawarkan sebagai alternatif mencari uang. kalau semua punya komitmen maka narkoba pasti bisa diberantas,” pungkasnya. (tis)

LEAVE A REPLY