DPR RI Bahas RUU EBT Jadi Landasan Hukum Energi Nuklir

0
156
Dyah Roro Anggota DPR RI. Foto : Alma Fikhasari

Jakarta, Nawacita – Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi VII DPR RI hari ini, Senin (13/9) membahas terkait Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esty menyampaikan harapan agar RUU EBT bisa segera menjadi landasan hukum terkhusus bagi energi nuklir yang saat ini tengah digodok di Indonesia.

“Jadi kita (Komisi VII) berharap bahwa RUU EBT paling tidak ada landasan hukum. Agar kedepannya kalau pun kita gunakan nuklir buat listrik itu juga ada aturannya karena selama ini belum (landasan hukum),” kata Dyah Roro, saat diwawancarai di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021).

Roro panggilan sapaannya ini menyebut, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan energi baru yakni nuklir. Oleh sebab itu, ia menilai penting adanya landasan hukum yang mengatur akan energi tersebut.

“Dalam RUU EBT ini energi Nuklir menjadi salah satu bagian daripada sumber energi baru. Tapi apakah kita menjurus ke sana? Ada kemungkinan, kami bisa bilang ada kemungkinan, tapi nanti kami lihat kondisi negara indonesia,” ucap politisi muda dari daerah pemilihan Gresik Lamongan Jawa Timur ini.

Roro juga menjelaskan bahwa untuk mewujudkan energi baru tersebut akan banyak kajian yang harus dilakukan sebelum nanti pihaknya mendorong atau membuat sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir.

“Nanti kalau pun akan dibuat energi nuklir atau tenaga listrik berbasis nuklir ini, akan banyak sekali ketentuan yang harus dibahas lebih mendalam, bahkan perlu ada persetujuan dari DPR RI, dan sinkronisasi dengan pemerintah,” jelas Roro.

Lebih lanjut, Roro mengungkapkan dengan adanya energi baru dan terbarukan ini akan lebih cepat mencapai Indonesia emas di tahun 2045.

“Kami berharap di sektor energi terbarukan ini nantinya lapangan pekerjaan akan terbuka lebih luas lagi dengan memaksimalkan masyarakat lokal,” imbuh kader Golkar ini.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan latar belakang disusunnya RUU EBT ini, sebab Indonesia masih tergantungan terhadap energi fosil secara terus menerus. Yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dalam bentuk pencemaran lingkungan, iklim dan pemasanan globalisasi.

“RUU EBT juga sekaligus menekankan keadilan energi dan bagaimana membangun daerah-daerah itu oleh potensinya masing-masing,” kata Sugeng dari Partai Nasdem.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY