Kemenkeu dituding Hambat Pembahasan RUU Tembakau

0
163
Misbakhun - Anggota DPR RI

Jakarta, Nawacita – Pembahasan Rancangan Undang-undang Pertembakauan (RUUP) hingga saat ini belum menemukan titik terang. Padahal sejak tahun 2017, draft RUU sudah bergulir dan masuk dalam program legislasi nasional dalam dua kali masa jabatan DPR RI (2014-2019 dan 2019-2024).

Ketua Pantia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan DPR RI, Firman Soebayo menyebut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum ada pembahasan kembali terkait RUU tersebut.

“Pertembakauan belum dibahas lagi (di DPR),” kata Firman, saat dihubungi nawacita.co, Senin (23/08/2021).

Namun, politikus Partai Golkar itu, berharap pembahasan RUUP bisa segera dilakukan dan disahkan. Agar, para petani dan industri tembakau lokal mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

“Masih berharap agar RUUP ini bisa disahkan,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut terkait RUUP yang diusulkan oleh DPR RI mendapat hambatan dari pemerintah. Khususnya dari pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Oleh sebab itu, hingga kini RUUP belum juga disahkan.

“Rezim Menkeu Pasti tidak setuju dengan RUU Pertembakauan yang diusulkan oleh DPR RI,” tuding Misbakhun yang selama ini konsen membela hak-hak petani tembakau itu.

Diakui Misbakhun, RUUP ini sangat ditunggu khususnya dari kalangan petani tembakau. Jutaan petani tembakau di INdonesia ini ingin kepastian dan kesejahteraan dari tanaman tembakau yang sudah menjadi mata pencaharian turun temurun di desanya.

“Karena (Kemenkeu) bagian dari kelompok anti tembakau,” sebutnya lagi tanpa merinci tudingan itu.

Untuk diketahui, Rancangan Undang-undang Pertembakauan yang kerap disebut RUUP telah disetujui oleh DPR untuk menjadi RUU inisiatif dan akan dibahas bersama pemerintah. Salah satu poin pembahasannya adalah kepastian hukum antara tembakau impor dan tembakau lokal dalam industri rokok Indonesia.

 

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY