Jutaan UMKM Gulung Tikar, DPR Desak KemenkopUKM Tambah Bantuan

0
447

Jakarta, Nawacita – Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan mengharuskan pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, rak pelak lagi memberikan pukulan pada para pelaku usaha.

Satu sisi mereka harus memastikan keberlangsungan usahanya, namun di sisi lain juga mereka harus melindungi kesehatannya.

Sektor UMKM tentu tidak kebal dari kebijakan PPKM, karena sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki pangsa 99.99% dari total populasi pelaku usaha di Indonesia pun. UMKM menjadi sektor yang paling rentan.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta agar Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah agar memberikan program-program dukungan  terhadap UMKM.

“Karena itu, ketika rapat dengan MenkopUKM, jauh sebelum penerapan PPKM, kami sudah meminta agar BPUM atau yang sering dijuluki BLT Usaha Mikro itu dilanjutkan dan ditambah,” kata Martin, saat dihubungi nawacita.co, Rabu (04/08/2021).

“Sebab kondisi perekonomian masih diliputi ketidakpastian dan ritel-ritel juga tutup yang menandakan bahwa daya beli masyarakat masih belum pulih,” sambungnya.

Ia menyebut, program dukungan sangat diperlukan mengingat penerapan PPKM masih terus diperpanjang, bahkan kasus Covid-19 pun hingga kini belum menunjukan penurunan.

“Jadi, ketika itu kami sudah meminta agar jangan terlalu yakin akan pemulihan ekonomi sehingga menghentikan program-program dukungan seperti BPUM itu,” tandasnya.

Meskipun saat ini, pemerintah memberikan kelonggaran bagi sektor usaha kecil, Martin meminta agar para pelaku usaha tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti setiap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah.

“Kita juga tidak bisa melonggarkan kalau penularan Covid-19 masih belum “manageable”. Sebab, tidak boleh terjadi lagi penularan yang tinggi sehingga hampir seluruh Rumah Sakit membludak dan obat-obatan pun sulit diperoleh,” ujar Politisi Partai NasDem itu.

Oleh karena itu, sampai kondisi Covid-19 bisa dikelola dengan baik, maka tidak terelakkan pemerintah harus melaksanakan program-program dukungan terhadap UMKM.

“Dengan kondisi seperti sekarang, sebaiknya program seperti BPUM itu dilanjutkan. Paling tidak membantu usaha mikro untuk bertahan sampai dengan pelonggaran PPKM nanti diberlakukan,” ungkap Martin.

“Juga perlu political will yang kuat untuk bisa membantu UMKM. Saya juga selalu menegaskan pentingnya KemenkopUKM untuk membangun data base terpadu agar kebijakan UMKM ke depannya bisa lebih tepat sasaran,” tutupnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY