Setelah PPKM 25 Juli, Istilah Darurat diganti Level Daerah

0
96

Jakarta, Nawacita – Pemerintah saat ini menggunakan istilah baru dalam penanganan pandemi Covid-19, yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3-4, yang sebelumnya pada 3 hingga 20 Juli 2021 menggunakan istilah PPKM Darurat.

Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Diatur pula daerah mana saja yang masuk cakupan kedalam kebijakan PPKM Level 3-4, yang sebelumnya tidak diatur dalam PPKM Darurat.

Disebutkan juga bahwa penetapan level wilayah yang terkena kebijakan PPKM Level 3-4 berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Namun meskipun menggunakan istilah baru, tidak ada perubahan yang signifikan pada ketentuan PPKM Level 3-4. Pemerintah masih menerapkan pembatasan-pembatasan yang tertuang dalam inmendagri nomor 15 hingga 21.

Semisal, kegiatan belajar mengaraj masih dilakan secara daring (online) juga kebijakan pelaksanaan perkantoran di sektor non esensial menerapkan kerja dari rumah atau work from home  (WFH) 100 persen.

Untuk Sektor esensial boleh beroperasi dengan 50 persen karyawan di kantor. Adapun sektor kritikal boleh beroperasi 100 persen.

Pusat perbelanjaan ditutup, kecuali akses ke restoran, supermarket, dan pasar swalayan. Pemerintah memperbolehkan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari beroperasi hingga pukul 20.00 dengan pembatasan 50 persen pengunjung.

Kemudian, persyaratan untuk perjalanan jarak jauh dalam negeri harus menunjukan kartu vaksin. Syarat lain yang harus dilengkapi diantaranya:

1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

2. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan

4. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin

Untuk PPKM Mikro, pembatasan sedikit lebih longgar. Salah satu contohnya adalah kewajiban WFH bagi sektor nonesensial hanya 75 persen.

Dua aturan itu juga masih mencantumkan sejumlah protokol kesehatan. Misalnya, kewajiban tes per hari untuk setiap daerah. Pemerintah menargetkan 324.283 tes per hari untuk 122 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa PPKM Darurat baru akan dibuka secara bertahap mulai 26 Juli 2021. Ia menyebut pihaknya selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM.

Pelonggaran PPKM Darurat mulai 26 Juli 2021 juga masih belum pasti terjadi, karena Jokowi menyebut syarat yang harus terpenuhi.

“Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” katanya dalam pernyataan pers, Selasa (20/7/2021) malam.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY