Polemik Jalur Sepeda di Jakarta, Kapolri Setuju Lakukan Pembongkaran

0
91
Kapolri Jenderal Listyo Sigit

Jakarta, Nawacita – Menanggapi polemik jalur sepeda di DKI Jakarta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan pihaknya menyetujui usuluan untuk dilakukan pembongkaran. Dia juga akan melakukan studi banding ke luar negeri untuk meneliti bagaimana mekanisme jalur sepeda di negara lain, sehingga jalur sepeda bisa diterapkan di Indonesia.

“Saya setuju untuk jalur sepeda permanen nanti dibongkar saja. Kami akan studi banding ke luar, bagaimana sepeda olahraga dan sepeda terkait untuk bekerja, dengan jamnya dan pengaturan luasnya nanti akan kami koordinasikan dengan Kemenhub dan Pemda sehingga jalur sepeda tetap ada dan jam dibatasi sehingga tidak mengganggu pengguna lain,” kata Listyo, dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Dalam raker tersebut Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni meminta secara tegas jalur sepeda permanen dihilangkan saja.

Karena menimbulkan gesekan antar-komunitas sepeda yang menyebabkan adanya dugaan diskriminasi. Belum lagi, nantinya ada pengendara motor yang ingin meminta jalur khusus bila pola ini terus dibiarkan.

“Kita ingin bagaimana jalan ini tidak ada diskriminasi, baik untuk road bike maupun seli bike. Biarkan risiko ditanggung masing-masing,” ucap Ahmad Sahroni.

Sementara itu, menanggapi usulan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau biasa disapa Ariza menyampaikan hingga saat ini jalur sepeda masih dalam proses tahap uji coba dan tahap evaluasi dari berbagai pihak. Sehingga jalur sepeda dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Semua masih dalam proses uji coba pengkajian, Pak Gubernur belum  mengeluarkan keputusan tentu keputusan yang diambil akan mendengarkan masukan dari semua pihak termasuk masukan dari pak kapolri,” kata Ariza, kepada wartawan.

“Jadi sekali lagi semuanya masih dalam proses pembahasan diskusi evaluasi uji coba. Dan prinsipnya Pemprov DKI akan memberikan pelayanan terbaik dan kita mengeluarkan kebijakan pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tutupnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY