Komisi VIII DPR RI Minta Mensos Risma Segera Konsultasi ke Presiden

0
469
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan. Foto : Alma/nawacita

Jakarta, Nawacita – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan mengkritik atas hasil keputusan rapat tingkat menteri, lembaga pemerintah di Kemenko PMK tentang finalisasi penyusunan DIM RUU Penanggulangan Bencana. Di mana dalam RUU itu pemerintah tetap memutuskan nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak disebutkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Ace menilai BNPB harus diperkuat dengan dicantumkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana.

“Pemerintah melalui Menteri Sosial masih bersikukuh dengan konsep bahwa penanganan bencana kita cukup dilakukan oleh badan, sementara pengaturannya dikeluarkan melalui Perpres tentukan kami (Komisi VIII) bersikeras dengan sikap BNPB harus diperkuat,” tegas Ace, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (17/5/2021).

Ace meminta agar Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai wakil pemerintah untuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait usulan komisi VIII tentang aspek bencana terutama dalam penguatan kelembagaan BNPB.

“Kami minta kepada Menteri Sosial sebagai wakil pemerintah untuk berkonsultasi atau mendapatkan arahan dari Presiden lebih lanjut tentang aspek bencana, terutama penguatan kelembagaan dari BNPB,” tandasnya.

“Kami keberatan ya kalau misalnya nama BNPB itu tidak ada di dalam undang-undang kami ingin itu di dalam undang-undang,” sambungnya.

Terkait usulan bencana sosial yang diusulkan Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang digelar pada Senin (17/5), Ace mengatakan DPR sangat terbuka dan mendukung usulan tersebut jika itu dapat melindungi masyatakat.

“Kami tentu sangat terbuka jika memang ada perubahan atau masukan terkait dengan bencana sosial masuk di dalam undang-undang itu juga bagian dari masalah kebencanaan yang harus diselesaikan guna melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan warga negara. Karena itu bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tugas kami di DPR,” pungkasnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY