Kasus Suap Wali Kota Tanjung Balai, Azis Syamsuddin Dicekal ke Luar Negeri Selama 6 Bulan

0
677
Azis Syamsudin

Jakarta, Nawacita – Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM Tubagus Erif membenarkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan permohonan pencekalan ke luar negeri atas nama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin kepada Imigrasi. Sesuai dengan peraturan, pencekalan tersebut berlaku selama enam bulan.

“Benar, KPK telah mengajukan permohonan pencekalan atas nama Azis Syamsuddin kepada Imigrasi. Sesuai peraturan, pencekalan (pencegahan) berlaku selama enam bulan sejak tanggal 27 April,” kata Erif, kepada wartawan, Jumat (30/4/2021).

Erif mengungkapkan langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham ini menindaklanjuti setelah menerima surat permohonan pencegahan ke luar negeri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 April 2021.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Ali Fikri menjelaskan KPK pada tanggal 27 April 2021 mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri  terhadap tiga orang terkait kasus suap perkara Wali Kota Tanjung Balai.

Ketiga orang tersebut diantaranya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

“Benar, KPK pada tanggal 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap tiga orang yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali Fikri, kepada Wartawan, Jumat (30/4/2021).

Langkah pencekalan ke luar negeri ini guna mempercepat proses pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lainnya. Pencekalan ini terhitung mulai 27 April 2021 hingga selama enam bulan ke depan.

“Langkah pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wiilayah Indonesia,” jelas Ali.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY