Komnas HAM Ungkap Institusi Paling Banyak Aduan Pelanggaran HAM

0
425
Suasan rapat KOmnas HAM dengan DPR RI, Selasa (6/4/2021). Foto : Alma Fikhasari.

Jakarta, Nawacita – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Selasa (6/4/2021) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan jika Institusi Kepolisian tercatat paling banyak diadukan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama tahun 2016 hingga 2020. Sebanyak 1.992 kasus yang diadukan masyarakat salah satunya lambat penanganan kasus, proses hukum tidak sesuai prosedur, dan kriminalisasi.

“Kepolisian menjadi pihak tertinggi karena ada kasus maupun ada pihak yang dituduh melanggar HAM, namun penanganan yang dilakukan Polri tidak tepat,” kata Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (6/4/2021).

Namun, Ahmad menyebut jika Polri menjadi institusi paling responsif saat Komnas HAM meminta penjelasan terkait aduan masyarakat atas dugaan pelanggaran HAM.

“Misalnya kasus Herman di Kalimantan Timur, Kapolda datang langsung ke Komnas HAM untuk menjelaskan dan pelaku dikenakan tidak hanya etik namun dikenakan penegakan hukum,” bebernya.

Selain instisusi kepolisian, korporasi menjadi pihak yang juga banyak diadukan, yakni sebanyak 610 kasus, seperti sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, dan pencemaran lingkungan.

“Isu ini kompleks karena terkait pihak lain misalnya ada aparat penegak hukum yang dinilai tidak netral. Lalu ada konflik perusahaan BUMN dengan masyarakat, seperti dalam kasus konflik lahan antara PTPN II dengan masyarakat,” terangnya.

Dalam penanganan aduan masyarakat, korporasi dapat mematuhi rekomendasi Komnas HAM dan mengedepankan penyelesaian secara persuasif.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY