DPR Ingatkan Komnas HAM Jangan bebani Pemerintah

0
262

Terkait Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Jakarta, Nawacita- Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir menyebut usulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM bukan solusi yang tepat. Menurutnya, jika pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat duduk bersama pelanggaran HAM tentu bisa diselesaikan.

“Kalau Kita, pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa duduk bersama untuk menyelesaikan apakah itu HAM, HAM berat atau HAM ringan atau HAM yang berlaku di Indonesia, baik itu kasus agraria, penguasaan tanah yang berlarut-larut, demikian juga kasus lainnya hal ini tentunya bisa diselesaikan,” kata Adies Kadir, saat diwawancarai di Gedumg DPR RI, Selasa (6/4/2021).

Lebih lanjut, ia mengatakan Komnas HAM seharusnya dapat menunjukan kinerjanya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan dengan membentuk lembaga lain, ia menilai akan menjadi beban bagi pemerintah.

“Saya pikir jangan lagi menambah beban daripada pemerintah untuk membentuk lembaga yang tidak jelas. Komnas HAM harus menunjukkan kinerjanya. Jangan dilempar kekiri ke kanan,” tandas politisi Golkar itu.

Dengan duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan HAM itu menjadi solusi yang terbaik, dan kembali ia menegaskan tidak perlu lagi membentuk Komisi atau Lembaga lain dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Jadi saya pikir tidak perlu membentuk Komisi khusus apa segala macam, karena tugas dan fungsi sudah jelas. Komnas HAM sudah jelas. Saya pikir ini perlu duduk bersama legislatif, eksekutif bahkan yudikatif untuk memecahkan bersama menyelesaikan masalah bangsa ini,” pungkas politisi asal Surabaya ini.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY