Peserta KLB Demokrat Deli Serdang dilaporkan Melanggar UU Kepartaian

0
519
Foto: Alma Fikhasari

Jakarta, Nawacita – Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi mendaftatkan gugatan terhadap Jhoni Allen dan Darmizal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perbuatan melanggar hukum.

Gugatan tersebut tertuang dalam nomor perkara 172/PDT.SUS-Parpol/2021PNJakartaPusat.

“Saya akan menyampaikan informasi, nomor registrasinya 172/PDT.SUS-Parpol/2021PNJakartaPusat. Pokok gugatannya perbuatan melawan hukum siapa yang melakukan itu tergugatnya ada 10,” jelas Bambang Widjojanto, Ketua Kuasa Hukum, Saat diwawancari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

Selain Jhoni Allen dan Darmizal, tergugat lainnya yakni mereka yang terlibat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang.

“Pokok saya kasih clue sebagian besar mereka yang terlibat kongres, yang mengorganisir kongres dan kami menduga mereka yg patut bertanggungjawab terhadap brutalitas demokrasi. Yang pasti Jhoni Allen, Darmizal dan lain-lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, BW sapaan akrabnya, mereka yang tergugat dibagi kedalam tiga kategorisasi.

“Saya buka sedikit, untuk gugatannya kita melihat kalau seseorang ini dalam konfigurasinya ada 10 orang itu kita bagi menjadi 3 kategorisasi, kalau sebagian dari mereka bukan lagi orang yang menjadi anggota partai, dalam pasal 26 UU Parpol kita menegaskan dia tidak mempunyai hak dalam apapun, orang yang sudah mengundurkan diri jabatannya itu juga tidak pula, apalagi orang yang sudah keluar masuk di partai lain,” ujarnya.

Menurut BW, mereka tidak hanya melanggar AD/ART yang ada di konstitusi partai. Tapi juga melanggar UU kepartaian dan melanggar kepatutan dalam demokrasi.

Terkait KSP Moeldoko apakah masuk kedalam daftat gugata, BW menerangkan keabsahan Moeldoko sebagai Ketua Umum dari kubu KLB.

“Sekarang cek di anggaram dasar apakah seseorang, beliau pak moeldoko itu kalau kemudian mau dilantik atau dijadikan KTA misalnya, itu siapa yang menjadikan dia? Siapa yang menunjuk dia dan memberikan KTA pada dia? Oranh ini yang menunjuk ini orang dari partai atau bukan?,” tanyanya.

“Nanti pada saatnya akan disampaikan tapi kayaknya terlalu pagi. itu contohnya. orang yang tidak punya dasar masuk ditunjuk oleh orang yang tidak mempunyai dasar kemudian minta diakui. Kita tunggu sampe nanti ada pendaftaran,” tambah BW.

BW berharap permasalahan ini dapat menjadi diskusi publik. Sebab, ini menjadi persoalan masyarakat luas.

“kami sangat mengharapkan gugatan ini akan menjadi public discourse. Kenapa penting? Ini bukan persoalan PD ini persoalan kita semua, ini kalau organisasi parpol bisa diperlakukan seperti ini, itu artinya bukan hanya parpol, tapi juga ormas dan kita semua,” pungkasnya.

Penulis : Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY