JAKARTA, Nawacita – Pemerintah meninjau ulang rencana kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Pasalnya, ketersediaan stok beras saat ini sedang surplus.
Pengamat Pangan IPB Sahara menilai bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada urgensinya. Apalagi saat ini tengah memasuki panen raya.
“Saya melihat tidak ada urgensinya dalam impor beras sebanyak 1 juta ton di tengah kondisi panen raya,” katanya dalam Market Review IDX Channel, Selasa, (9/3/2021)
Dirinya menjelaskan, dari bulan Februari sampai Mei merupakan panen raya. Jadi produksi beras hingga hari raya Lebaran nanti akan surplus.
“Produksi beras surplus jadi impor beras itu tidak urgent” terangnya.
Diapun menambahkan, bahwa sebenarnya impor beras sebenarnya tidak haram, karena beras itu merupakan barang komoditas politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, pemerintah juga bijak dalam mengambil keputusan.
” Seharusnya pemerintah mengambil keputusan impor saat bulan Juni ketika data ketersediaan betul – betul sudah pasti” ujarnya.
ok
•
