DPR Sebut Reformulasi Anggaran Pendidikan PJP 2020-2035 Perlu Dipertajam

0
57

Jakarta, Nawacita – Reformulasi anggaran pendidikan dalam konsep Peta Jalan Pendidikan (PJP) tahun 2020-2035 nilai patut dipertajam. Hal ini bertujuan agar sasaran program tercapai dan isu fundamental pendidikan di Indonesia juga dapat terselesaikan.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan jika hal ini perlu sesegera mungkin diwujudkan dengan memanfaatkan secara penuh anggaran pendidikan. “Ini tak lain bertujuan guna menjawab semua isu fundamental dalam dunia pendidikan,” kata Huda dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Sektor Pengelolaan Anggaran Pendidikan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurutnya, hal ini juga telah disampaikan dalam UUD Pasal 31 ayat 4, diamanatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan begitu, dirinya pun ingin setiap anggaran yang telah disepakati dapat dan bisa berorientasi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas baik tenaga pendidikan sekaligus siswa dan mahasiswa.

Selain itu, dirinya juga mengatakan jika postur anggaran pendidikan Indonesia tahun ini mencapai Rp 550 triliun yang berasal dari APBN.

“Kemendikbud sebagai rumah penyelenggara pendidikan Indonesia akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 81,5 triliun, sedangkan Kementerian Agama (Kemenag) akan mengelola alokasi anggaran sebesar Rp 55 triliun. Sisanya, sebesar Rp 299,06 triliun akan disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD),” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sepakat bahwa postur anggaran pendidikan ini perlu dipelajari kembali agar menghasilkan rekomendasi kuat terutama berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mewujudkan PJP tahun 2020-2035. Ia berharap Kemendikbud, Kemenkeu, dan Kemendagri membuat identifikasi yang akurat dalam menentukan skala prioritas program.

Dalam RDP yang dilaksanakan secara virtual ini, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto menegaskan akan mendukung PJP 2020-2035 dalam aspek anggaran dan pengelolaan badan layanan umum (BLU) pendidikan, lewat modernisasi pencairan anggaran dan penyederhanaan bisnis proses pengelolaan keuangan. Di antaranya seperti mengoptimalisasi Sakti, SPAN, dan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP).cho

LEAVE A REPLY