RPP Cipta Kerja: Pesangon dan pensiun lebih kecil, pekerja menolak

0
55

Jakarta | Nawacita – Pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ditetapkan dalam aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lebih kecil dibandingkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pesangon untuk pekerja pensiun juga lebih kecil.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja itu mengatur dalam beberapa kondisi pekerja yang mengalami PHK tidak mendapatkan pesangon sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. RPP ini diunggah Jumat (29/1/2021)

Baca : Berikut Isi Lengkap RUU Cipta Kerja yang Disahkan DPR

Secara umum, RPP itu mengatur pemberian uang pesangon akan disesuaikan dengan masa kerja dengan nilai minimal sebesar satu bulan upah untuk masa kerja kurang dari satu tahun dan maksimal sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih. Uang penghargaan dan penggantian hak sama dengan UU Ketenagakerjaan.

Yang berbeda dengan UU aslinya adalah besaran atau pengali pesangon. Dalam UU ketenagakerjaan, misalnya, pengali uang pesangon adalah berkisar 1-2 kali ketentuan. Namun, dalam RPP ini, besaran pengalinya berkisar 0,5 sampai 2 kali ketentuan pesangon.

Namun, dalam tujuh situasi tertentu, pekerja yang di-PHK hanya berhak mendapat separuh uang pesangon seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2). Hal ini terjadi ketika, pertama ada pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan perubahan syarat kerja dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.

Situasi kedua adalah ketika perusahaan melakukan efisiensi karena rugi. Ketiga, saat perusahaan tutup karena rugi selama dua tahun, baik berturut-turut maupun tidak. Keempat ketika perusahaan tutup karena keadaan yang luar biasa atau memaksa (force majeur).

Kelima, ketika perusahaan sedang menunda kewajiban pembayaran utang akibat merugi. Keenam ketika perusahaan pailit dan ketujuh ketika pekerja melanggar peraturan kerja dan sudah diberikan tiga kali surat peringatan.

Meskipun terjadi pengurangan komponen pesangon, pemberian uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi korban PHK tidak dikurangi di setiap skenario tersebut.

Pesangon yang lebih kecil juga diberikan kepada pekerja jika perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, dan pemisahan. Dalam UU No.13/2003, ada dua kondisi: jika pekerja menolak bekerja kembali maka pesangonnya satu kali, tapi jika perusahaan yang tidak mempekerjakannya kembali, pesangonnya dua kali. Dalam RPP, semunya satu kali.

Rancangan PP Cipta Kerja ini juga mengatur pesangon yang lebih kecil untuk karyawan yang pensiun dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini, uang pensiun ditetapkan sebesar dua kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) atau dua kali besaran pesangon yang ditetapkan dalam UU.

Dalam RPP Cipta Kerja ini, uang pensiun diberikan 1,75 kali besaran pesangon yang ditetapkan dalam RPP ini. “Besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diatur dalam RPP ini tidak sama untuk semua alasan PHK,” kata Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi kepada Lokadata.id.

Menurut Anwar Sanusi, terdapat beberapa alasan PHK yang besaran uang pesangonnya memang berubah dari UU Ketenagakerjaan dan ada yang tidak berubah. Dia mencontohkan jumlah pesangon untuk pekerja yang di-PHK karena alasan cacat total tetap dan meninggal. “Jumlahnya tetap 2 kali ketentuan,” katanya.

Menurut Anwar, RPP masih dimungkinkan berubah. “Sekarang sedang dibahas. Belum final,” kata Anwar.

Pekerja menolak

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mempersoalkan aturan mengenai kompensasi yang hanya di level Peraturan Pemerintah. Sebelumnya, soal kompensasi ini ditetapkan dalam UU, yakni UU Ketenagakerjaan.

“Jika diatur dalam UU, maka penetapannya harus mendapatkan persetujuan DPR. Namun, kalau diatur dalam PP rentan sekali berubah-ubah dan perubahan ini mengarah pada penurunan,” katanya kepada Lokadata.id, Senin (1/2/2021).

Menurut Timboel, sejak awal UU Cipta Kerja punya semangat mengurangi beban biaya pengusaha, termasuk dengan mengurangi kompensasi PHK, yang akan mempersulit dan merugikan pekerja. Misalnya, dengan alasan efisiensi, perusahaan bisa mem-PHK pekerja dan tidak mendapatkan pesangon yang lebih kecil.

Kemudian, untuk memitigasi penurunan jumlah pesangon bagi korban PHK, pemerintah harus memperkuat sistem untuk memastikan tenaga kerja sudah terdaftar di program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga mereka bisa terbantu ketika di-PHK.

Selain itu, akses mengikuti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga diharapkan lebih mudah dan terbuka. Sehingga, ketika tenaga kerja di PHK dan pesangon mereka berkurang, pekerja bisa mendapatkan keterampilan kerja baru dan informasi mengenai pasar kerja.

“Pemerintah bisa memperbolehkan pekerja mendaftar sendiri ke JKP , sehingga banyak peserta yang mendaftar ke JKP. Peraturan pekerja yang akan masuk ke JKP jangan dipersulit, menjadi peserta JKP juga mendapat manfaat, pesangon juga kecil harus ditopang dengan JKP,” katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal turut menolak RPP tersebut. Ia mengaku sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstutusi terkait UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. “Tidak etis bagi pemerintah menerbitkan RPP, sementara UU-nya sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).”

Meskipun begitu, Said Iqbal menilai RPP tersebut bertentangan dengan isi UU Cipta Kerja. Sebab, kata Said dalam UU Cipta Kerja yang mengatur tentang pesangon, norma hukum itu menunjukkan nilai pesangon yang diberikan kepada buruh yang terkena PHK dengan alasan apapun tidak boleh kurang dari yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja.

“Tetapi RPP yang disiapkan oleh Menaker dan kementerian terkait justru melanggar sendiri norma hukum yang ada di dalam UU Cipta Kerja, karena mengatur pemberian pesangon yang lebih rendah. Kalau begitu, buat siapa dan untuk tujuan apa RPP ini dibuat?” katanya melalui keterangan resmi.

Said Iqbal memastikan RPP mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK merugikan buruh. Oleh karena itu, Ia meminta kepada pemerintah, khususnya menteri yang terkait dengan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan untuk menghentikan pembahasan RPP tersebut.

Lokadata

LEAVE A REPLY