Wapres: 12,5 Juta RTM di Indonesia Masih Pakai Kayu Bakar

0
69

Jakarta | Nawacita – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyoroti masih adanya ketidakadilan akses terhadap energi di Indonesia. Ma’ruf menjelaskan, di tengah upaya pemerintah fokus dalam mewujudkan ketahanan energi, namun masih terjadi ketimpangan di masyarakat dalam mengakses energi.

Ia mengungkap, dalam konteks energi untuk memasak atau gas LPG, misalnya, masih ada masyarakat yang tidak bisa menikmati akses LPG. Padahal, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 54 triliun untuk subsidi LPG dan menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat pada 2021

“Masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin (RTM) dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar,” kata Ma’ruf saat hadir secara virtual di Dies Natalis ke-5 Universitas Pertamina, Senin (1/2).

Baca : Sowan ke Wapres Ma’ruf Amin, Erick ‘Setor’ Wakaf BUMN Rp 80 M

Begitu juga soal akses terhadap listrik, yang hingga kini masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses listrik, sekalipun tingkat elektrifikasi sudah mencapai 99 persen. Selain itu, Ma’ruf menyebut, banyak rumah tangga miskin, meskipun tersedia infrastruktur listrik di wilayahnya tetap tidak mendapatkan akses karena terdapat entry barrier untuk membayar biaya pemasangan listrik dan membeli perlengkapan terkait.

Karena itu, ia sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),  telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan. Ia tak lain untuk mendorong keadilan terhadap akses energi yang pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional.

“Karenanya, kebijakan subsidi energi di Indonesia harus diperbaiki kalau kita ingin tercipta keadilan akses energi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf menjelaskan, khusus untuk subsidi listrik upaya untuk mendorong keadilan memang telah dimulai sejak tahun 2017 yakni sejak pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk kelompok daya 900 VA. Ia mengatakan, jumlah masyarakat miskin yang menikmati subsidi listrik meningkat dari hanya 26 persen sebelum 2017 menjadi 44 persen pada tahun 2018.

Akan tetapi, lanjut Ma’ruf, penerima subsidi listrik saat ini masih didominasi oleh kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Sementara, ketimpangan juga terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan. Justru sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

“Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat,” katanya.

Karenanya, ia telah menugaskan kementerian/lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi yang lebih berpihak pada kelompok masyarkat miskin. Hal ini untuk mendorong perbaikan kebijakan subsidi energi saya

“Tetapi pada saat yang sama juga mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah serta memperkuat ketahanan energi nasional,” katanya.

Republika

LEAVE A REPLY