PMII Sesalkan Sikap DPRK Terkait Qanun “Bank Lhokseumawe Syariah” Tidak Masuk Prolegda

0
62

“Reza Rizki Ketua PMII Kota Lhoksemawe”


Lhoksemawe, Nawacita
– Pengurus Cabang Pergerakan Islam Indonesia (PMII) Kota Lhokseumawe angkat bicara atas tidak masuknya Rancangan Qanun ‘Bank Lhokseumawe Syariah’ dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk dibahas DPRK Lhokseumawe tahun 2021.

Ketua Cabang PMII Kota Lhokseumawe, Reza Rizki Mengatakan Qanun tersebut semestinya harus dibahas dan diperjuangkan oleh DPRK Lhokseumawe untuk melahirkan ‘Bank Lhokseumawe Syariah’ yang akan dikelola Pemkot Lhokseumawe

Reza juga menyesalkan mengapa Rancangan Qanun “Bank Lhokseumawe Syariah” ini tidak jadi masuk dalam prolegda padahal sudah Beberapa Prosedur telah dilalui seperti tahap awal yaitu dengar pendapat Rancangan Qanun tersebut Pihak Pemkot juga meminta saran atau pendapat dari instansi OJK Aceh dan Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe, dan hasilnya Kedua lembaga keuangan tersebut memberi rekomendasi positif terhadap Rancangan Qanun tersebut.

“Kita menyangkan sikap ini, kita tidak tahu kenapa Rancangan Qanun ‘Bank Lhokseumawe Syariah’ tidak jadi masuk dalam Prolegda, Seharusnya dimasukkan dulu dalam Prolegda sehingga adanya ruang untuk berdialektika dengan tujuan untuk mengukur apa manfaat dan kerugian jika Qanun tersebut disahkan” Ungkapnya

“Pertanyaannya sekarang apakah DPRK tidak sepakat untuk memajukan perekonomian di Lhokseumawe atau memang ada pertimbangan lain?” Tambah Reza

Menurut Reza, dia yakin dan sangat berharap banyak dengan lahirnya ‘Bank Lhokseumawe Syariah’ milik Pemkot nantinya dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah melalui program bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM, Pedagang kecil, petani serta nelayan.

Menurutnya Reza lagi, Kota Lhokseumawe hari ini bahkan memiliki banyak SDM Pemuda yang kreatif dan berwirausaha namun minim permodalan.

“Jika Qanun ini diperjuangkan oleh DPRK tentu pemuda dan masyarakat kita tidak perlu lagi untuk mengajukan pinjaman modal ke lembaga keuangan non syariah dan berbunga tinggi bahkan terlebih lagi kepada “Lintah Darat” sehingga tujuan untuk mendongkrak ekonomi pemuda dan rakyat kecil nyata tercapai” Jelasnya

“Kalau ada bank milik kita sendiri tentu lebih leluasa dalam membuat mekanisme sendiri tanpa harus terikat dengan mekanisme bank milik BUMN dan lainnya yang kita rasa bunga nya sangat mencekik masyarakat kelas bawah” ungkapnya lagi

“Pemberian modal usaha dalam bentuk uang saat ini memang sudah dilarang Pemerintah, tetapi ini bisa dilakukan bila perbankan merupakan milik Pemerintah kota sendiri pasti lebih efisien dengan memangkas birokrasi, semua kebijakan yang berhubungan antara Pemkot dengan perbankan bisa dialihkan ke Bank milik Lhokseumawe sendiri” tutupnya

ars

LEAVE A REPLY