Hipmi Ingin Kolaborasi & Sinergi Program Prioritas Nasional KLHK

0
83

Jakarta | Nawacita – Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong beserta jajarannya

Audiensi ini membahas mengenai program-program apa saja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bisa bekerjasama dengan Hipmi untuk saling support, baik yang bersifat bisnis maupun yang bersifat non bisnis

Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup BPP Hipmi Robert Muda Hartawan mengatakan, audiensi ini merupakan awal kolaborasi dan sinergi antara Hipmi dengan KLHK. Walaupun dengan situasi pandemi Covid-19 seperti ini, tidak menghalangi kolaborasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang ada.

“Apalagi mungkin sekarang dengan adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, kita bisa melakukan suatu kolaborasi juga. Artinya, membuat persepsi positif di masyarakat dan publik karena sangat penting bagi kita bersama, sehingga 2021 ini kita bisa tetap menjaga solidaritas dan tentunya banyak memanfaatkan peluang-peluang yang ada,” ujar Robert, dalam acara Audiensi dengan KLHK, di Arboretum Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Tujuan dari audiensi tersebut, kata Robert Muda dalam keterangan tertulisnya, BPP Hipmi ingin mendengarkan program-program dari KLHK yang sekiranya bisa bekerjasama dengan Hipmi untuk saling support, baik yang bersifat bisnis maupun yang bersifat non bisnis. Seperti misalnya, event-event untuk lebih mengedukasi ke masyarakat

“Jadi kami berharap, apa program-program unggulan dari KLHK yang kiranya bisa dikerjasamakan dengan kami, baik dari sisi yang skalanya besar maupun skala UMKM. Kondisi pandemi Covid-19 terus terang mengakibatkan banyak juga teman-teman Hipmi bisnisnya terdampak,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menjelaskan beberapa program Prioritas Nasional (PN) yang strategis di KLHK. Program pertama tentu yang disebut dengan program perhutanan sosial yang merupakan target Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu memberikan akses pengelolaan lewat perizinan untuk mengelola kawasan hutan kepada masyarakat atau rakyat.

“Targetnya adalah 12,7 juta hektar (Ha) yang dialokasikan sampai akhir masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi nanti. Saat ini terus berkembang, dan diproyeksikan akan lebih cepat lagi direalisasikan,” ungkap Alue

Program PN lainnya, KLHK mendukung Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja. Sedangkan program PN selanjutnya, KLHK terlibat dalam Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

Lebih lanjut, Alue menyampaikan potensi sumber daya alam kawasan hutan itu begitu banyak, seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, flora-fauna, air, dan jasa lingkungan termasuk ekowisata. Di sisi lain juga ada minyak, gas, minerba, dan geothermal.

“Kalau kita bicara mengenai energi terbarukan, sebetulnya kawasan hutan kita mempunyai potensi geothermal yang baik. Hal ini terus kita dukung regulasinya, agar investasinya berjalan, tetapi tetap lingkungannya terjaga,” katanya.

Berbicara mengenai Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Alue mengungkapkan sejak tahun lalu KLHK memprogramkan Gerakan Nasional Penyelamatan DAS, baik melalui APBN, maupun yang dilakukan korporasi dan masyarakat

Selain RHL, KLHK juga membangun bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan dan gully plug di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor. Upaya ini dipadukan dengan penanaman vetiver, agroforestri, dan pembuatan kebun bibit bersama masyarakat.

Sementara itu, terhadap upaya pencegahan karhutla, KLHK menekankan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), dan penguatan desa sebagai pelaksana pengendalian karhutla di tingkat tapak atau desa. Terkait penanganan impor (ilegal) sampah, Alue menegaskan larangan impor sampah dan limbah B3. Sementara itu, yang diperbolehkan yaitu mengimpor skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku industri.

“Masalahnya bahwa skrap kertas, dan skrap plastik bercampur dengan sampah dan Limbah B3 yang dilarang menurut UU. Selama ini, skrap kertas, dan skrap plastik yang tidak bercampur dengan sampah dan Limbah B3 diterima, sedangkan yang bercampur di reekspor ke negara asal atau pengekspor,” paparnya.

Alue juga menjelaskan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang, pengendalian konflik satwa liar, dan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja).

Investor-id

LEAVE A REPLY