Korupsi Pengadaan Citra Satelit Rugikan Negara Hingga Rp 179 Miliar

0
47
KPK Perlu Sosok Pemimpin yang Tegak Lurus di Mata Hukum.

Jakarta, Nawacita – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Badan Informasi dan Geospasial (BIG) 2014-2016, Priyadi Kardono (PRK) dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis (MUM) sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menduga, kedua tersangka melakukan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun Anggaran 2015.

“Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp 179,1 miliar,” kata Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (20/1).

Lili menjelaskan, kasus ini bermula terjadi pada 2015, saat BIG bekerjasama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT. Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan PRK dan MUM, diduga adanya kesepakatan untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh pemerintah.

Sebelum proyek mulai berjalan, sambung Lili, telah diadakan beberapa pertemuan dan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak tertentu di LAPAN dan perusahaan calon rekanan yang telah di tentukan sebelumnya yaitu PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) dan PT Bhumi Prasaja (BP) untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.

Bahkan untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses Quality Control (QC).

Oleh karena itu, dalam meningkatkan kasus ini lada tahap penyidikan, KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.

“KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020,” ujar Lili.

Mantan Wakil Ketua LPSK ini menegaskan, KPK tak bosan untuk terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, setiap penggunaan anggaran negara untuk bisa memikirkan kesejahteraan rakyat. Melaikan, bukan untuk kepentingan pribadi.

Lili menegaskan, pengadaan citra satelit sangat penting untuk kepentingan tata ruang dan lingkungan di Indonesia. Karena foto citra satelit resolusi tinggi bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah.

“Sudah sepatutnya pengadaannya dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas Lili.

JP

LEAVE A REPLY