Ternyata Jadi PPPK Nggak Kalah Lho dengan PNS

0
119

Jakarta, Nawacita – Pemerintah saat ini telah menerima usulan formasi guru honorer calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk tahun 2021, pemerintah menargetkan 1 juta guru honorer menjadi pegawai PPPK.

Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB, Katmoko Ari Sambodo mengatakan, nantinya para pegawai PPPK yang lolos seleksi akan sama statusnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mulai dari hitungan gaji hingga tunjangan yang didapatkan.

Adapun fasilitas yang didapatkan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK.

“PPPK berhak menerima gaji dan tunjangan antara lain tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan lain,” ujarnya dalam rapat kerja (Raker) Komisi X DPR RI, Senin (18/1/2021).

Untuk hitungan besaran gaji dan tunjangan yang diberikan kepada PPPK juga akan sama dengan PNS. Sebab, besarannya ditentukan berdasarkan peraturan hitungan gaji dan tunjangan PNS sesuai dengan jabatannya.

“Besarnya tunjangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan bagi PNS,” jelasnya.

Lanjutnya, untuk pemberian gaji dan tunjangan pegawai PPPK Pusat akan dibebankan kepada APBN. Sedangkan untuk pegawai PPPK Daerah akan dibayarkan oleh APBD

Selain itu, guru yang lolos seleksi melalui skema PPPK ini pun tidak bisa diberhentikan begitu saja. Artinya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak bisa memecat pegawai PPPK begitu saja.

Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Suharmen. Ia menyebutkan bahwa pegawai PPPK yang lulus seleksi akan setara dengan PNS sehingga proses pemberhentian juga harus melalui tahapan sesuai dengan perundang-undangan.

“PPPK tidak bisa semata-mata diberhentikan. Ada mekanisme yang sama dengan PNS. Ini makanya PPPK ada nomor induk. Kalau ada nomor induk maka ada mekanisme bagi mereka kalau kemudian PPK memberhentikan sepihak. Ada tahapan dan proses disitu,” kata dia.

Tahapan pemberhentian pegawai PPPK sama dengan PNS yang tertuamg dalam UU nomor 5 tahun 2014. Dalam UU ini pun salah satu tujuannya membagi ASN dalam dua klasifikasi yakni PNS dan pegawai PPPK.

CNBC

LEAVE A REPLY