70 Ribu Warga Miskin di Tangsel Tak Terima Bantuan Sosial Tunai

0
35
Ilustrasi

Jakarta, Nawacita – Sekitar 70 ribu warga miskin dan rentan akibat Pandemi Covid-19 di Tangerang Selatan dipastikan tidak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap pertama sebesar Rp 300 ribu. Sebab adanya sejumlah kendala yang ditemui Dinas Sosial Tangsel, dalam proses penginputan data ke Kementerian Sosial.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Tangsel tidak menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 untuk bansos Covid-19. Pemkot Tangsel mengakui, bansos Covid-19 bagi masyarakat Tangsel, terpenuhi dari anggaran Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Banten.

Namun sayang, dari 160 ribuan data warga miskin dan rentan yang diusulkan Dinsos Tangsel, menerima BST Rp300 ribu perbulan, per Kepala Keluarga (KK), hanya 90.173 KK yang akan menerima BST tahap 1 di bulan Januari 2021 ini.

“Usulan Pemkot Tangsel, total dari DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera) 53 ribu an dan Non DTKS sekitar 101.000. Jadi total kurang lebih 160 ribuan data kk yang kami usulkan, tapi yang akan menerima BST tahap I baru 90.173 KK, karena bertahap,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman dikonfirmasi Rabu (12/1).

Wahyu mengaku, dalam proses usulan BST ke Kemensos RI yang dilakukan jajaran Dinsos Tangsel mendapati sejumlah kendala, seperti deadline waktu penginputan, server dan sebagainya.

“Kita dikasih tenggat waktu sampai minggu sekian, karena realisasi tidak bisa saling tunggu-menunggu. Agak susah, yang terakomodir itu terakhir yang kita usulkan. Termasuk 20 ribu data keluarga yang tadinya mendapat Bansos Pemprov Banten kita tarik Bansos Kemensos,” terangnya.

Dia mengakui, tugas menginput data penerima Bansos tidaklah mudah, apalagi terjadi transformasi Kemensos dalam penyaluran bansos dalam bentuk pangan menjadi tunai Rp 300 ribu.

Wahyu mengaku, 90.173 warga Tangsel penerima BST itu, adalah mereka yang datanya sudah terinput sejak dini. Sementara, sekitar 70 ribu KK sisanya yang tidak menerima BST, masuk dalam gelombang akhir penginputan data.

“90 Ribuan KK itu usulan dari awal, karena sejak transformasi dari bantuan pangan menjadi BST, kita harus menginput data ke Kemensos sejak Akhir Desember 2020. Maka bertahap. Mereka mengelola data se nasional tentu kapasitas server dan lain – lain masih menjadi pertimbangan. Tentu yang lain-lain juga tetap masih terbuka terhadap perubahan – perubahan maupun penambahannya setelah pencairan bulan Januari, maka akan di proses lagi jika ada data yang memang valid belu diakomodir,” ujarnya.

Selain kendala teknis tersebut, dia mengakui, adanya data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terhapus dari data penerima BST, karena juga terdata sebagai keluarga penerima bantuan lainnya dari Pemerintah.

“Karena tidak boleh dobel juga. Tahap pertama itu, ada 9000 data KK yang dikeluarkan setelah proses cleansing di Kemensos,” tutupnya.

merdeka

LEAVE A REPLY