Rahma Sarita Dicopot Pimpinan MPR Terkait Unggahan Pancasila Wakanda

0
233
Rahma Sarita Dicopot Pimpinan MPR Terkait Unggahan Pancasila Wakanda.
Rahma Sarita Dicopot Pimpinan MPR Terkait Unggahan Pancasila Wakanda.

JAKARTA, Nawacita – Rahma Sarita diberhentikan dari posisi staf tenaga ahli pimpinan MPR Lestari Moerdijat karena mengunggah tulisan ‘Pancasila versi Wakanda’. Ini bunyi unggahan Rahma Sarita di Facebook.

wartawan mengkonfirmasi unggahan Rahma Sarita ini kepada Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Dia telah membenarkan. Berikut isinya:

Pancasila versi Negara Wakanda:

1. Ketuhanan yg berkebudayaan
2. Kemanusiaan untuk golongan sendiri dan tidak berdab untuk golongan lainnya
3. Perpecahan Wakanda
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh oligarki kekuasaan
5. Ketidakadilan sosial bagi yang bersebrangan dengan penguasa

Lambangnya burung empirit noleh ke kiri.

Di media sosial, beredar pula penjelasan dari akun Rahma Sarita. Akun Rahma Sarita menyebut ada kesalahpahaman karena dia tidak berniat menghina Garuda Pancasila. Akun Rahma Sarita mengatakan unggahan tersebut merupakan satire yang merujuk negara fiktif Wakanda.

Baca Juga: Pancasila Itu Religius Dan Saling Mendukung

Sebelumnya diberitakan, pemberhentian staf tenaga ahli atas nama Rahma Sarita tertuang dalam surat nomor 033/LM/MPRRI/XII/2020, perihal Pemberhentian Tenaga Ahli Pimpinan. Surat itu ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada 13 Desember 2020 dan ditembuskan kepada pimpinan Fraksi Partai NasDem MPR RI periode 2019-2024.

Baca Juga: Hadapi Ujian Covid-19 Pancasila Jadi Penggerak dan Pemersatu Bangsa

“Terkait beredarnya surat pemberhentian staf tenaga ahli Rahma Sarita di media sosial, adalah benar bahwa surat tersebut ditujukan internal kepada Sekretariat Jenderal MPR sebagai hak anggota DPR/pimpinan MPR untuk memilih dan mengganti alat penunjang kinerja anggota seperti staf khusus maupun staf tenaga ahli,” kata Lestari saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/12/2020).

Politikus Partai NasDem ini menjelaskan pimpinan MPR RI periode 2019-2024 memiliki mekanisme internal dalam mengevaluasi kinerja stafnya. Lestari menegaskan staf tenaga ahli anggota Dewan juga harus mengikuti aturan Peraturan Sekretariat Jenderal MPR Nomor 74 Tahun 2019.

“Bagi para tenaga penunjang anggota DPR/pimpinan MPR, seperti staf khusus dan staf tenaga ahli, melekat kewajiban sebagai tenaga pendukung pimpinan MPR yang diatur dalam Peraturan Sekretariat Jenderal MPR No 74 tahun 2019,” ujarnya.

dtknws.

LEAVE A REPLY