Persulit Calon Independen, KPU dan Bawaslu diduga Tidak Netral di Pilkada Ketapang Kalbar

0
1431

KETAPANG, nawacita – Calon independen yang sedianya ingin berkiprah tanpa harus mengeluarkan biaya politik cukup besar, malah menjadi korban penyelenggara pemilu. Seperti yang terjadi di Pilkada Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

Calon Independen harus rela melalui tahapan panjang hingga sidang di Bawaslu setempat sebelum resmi ditetapkan menjadi peserta pilkada. Hibgga saat ini baru 4 paslon cabup/cawabup yang maju melalui rekomendasi parpol yaitu Iin solinar-rahmat sutoyo koalisi parpol gerindra,perindo dan demokrat. Junaidi-sahrani koalisi ppp, pks, pkb, nasdem. Erianto-matheus yudi koalisi PAN dan PDI-P. Serta incumbent Martin rantan-farhan koalisi golkar hanura.

Sebenarnya masih ada satu kandidat lagi, tapi melalui jalur perseorangan. Yakni pasangan Muhammad Yasir Anshari-Budi Matheus. Namun mereka sekarang ini masih tahap proses persidangan di bawaslu untuk mencari keadilan dari para penyelenggara pesta demokrasi di tingkat daerah lima tahun sekali ini.

Pasalnya, Berdasarkan keputusan KPU ketapang dalam rapat terbuka rekapitulasi jumat 21/8/2020 bahwa pasangan independen Yasir Anshari-budi matheus dinyatakan gagal maju ke tahap berikutnya. Kpu menyebut paslon ini tidak mencukupi jumlah dukungan minimal 31.739. KPU menyebut hasil akhir verifikasi faktual dukungan yg memenuhi syarat hanya 27.915. “Tetapi pada kenyataanya ada kejanggalan dalam proses verifikasi berjalan di KPUD ketapang,” ungkap Sukardi, Ketua LSM JADI (Jaringan Demokrasi Indonesia) yang bergerak dalam penggiat dan pemantau pemilu, Selasa (8/9/2020).

Lebih lanjut Sukardi mengatakan, berita acara dan surat edaran KPU rancu. Dokumen yang menyangiut pelaksanaan pilkada kab.ketapang terkait penyeselesaian pasangan Yasir-Budi Matheus Telah dianggap tidak lolos oleh KPU ketapang. “cukup disayangkan bahwa dari angka 30.018 verifikasi KTP yang disampaikan Yasir&Budi Matheus verfak (verifikasi faktual) kedua sudah disisir KPU dua kali menjadi 28 ribu dan disisir kembali menjadi 27 ribu lebih,” herannnya.

Arti nya potensi KTP dukungan Ganda sudah tidak ada lagi. Tetapi yang aneh kenapa setelah verfak itu berjalan 3 hari dari tgl 9 s/d 11 baru ada surat dari KPU. “Sehingga pihak Yasir&Budi saya lihat yang dirugikan. Bahwa ketika saya konfirmasi ke mereka Yasir&Budi merasa tidak pernah dikasih tahu olek pihak KPU ketapang,” ungkap Sukardi yang juga mantan ketua panwaslu ketapang 2012/2015 ini.

Terkait adanya surat KPU no 300 tahun 2020 tersebut pihaknya sangat prihatin dengan persoalan ini. Tidak sesuai Azas Pemilu Keterbukaan dan Kepastian Hukum. oleh karena itu sebagai masyarakat Ketapang, pihaknya mempertanyakan sejauh mana peranan Bawaslu ketapang selaku pengawas pemilu terkait persoalan ini dan perlu di pertanyakan. “apakah KPUD ketapang dan BAWASLU bermain dalam hal ini? mekanisme SILON ini kan untuk menyisir data ganda tetapi kenapa dalam perjalanan justru ganda muncul lagi jelas aneh,” paparnya.

Selain itu, surat edaran KPU Ketapan sangat bertentangan dehgan BA yg dibuat KPUD Ketapang sebelumnya. Jika berkaca pada pilkada 2015 itu ada 3 pasangan calon perseorangan tapi masih 2 yang lolos dan bahkan sama dengan menggunakan mekanisme SILON juga. Sehingga memang menarik untuk dikaji dan perlu pembuktian hukum oleh karena itu masalah ini diangkat pasangan yasin&budi matheus di Bawaslu Ketapang dan diberikan waktu 12 hari kalender utk segera memutuskan perkara ini. “Kita berharap kasus ini di lihat secara objekti dan Profesional sesuai amanat uu penyelenggara pemilu bukan karena pesanan pihak-pihak tertentu,” inginnya.

mustinya hal ini sudah di sampaikan diawal sebalum verfak dimulai utk tahap dua nya..bukan di tengah proses berjalan. “Kami JADI Ketapang melihat ada kejanggalan tetapi perlu Pembuktian antara dua lembaga ini terkait persoalan Verfak dipasangan Yasir&Budi Matheus. Dan Kami meminta kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dapat menyikapi persoalan yang terjadi di ketapang Sehingga tidak menimbulkan persoalan baru akibat masalah ini dan demi lahirnya pemimpin yang kredibel dan demokrasi,”tegasnya.

Apalagi SILON ini sudah melalui perbaikan dari waktu ke waktu mustinya harus sudah lebih baik lagi. Sitem Informasi Pencalonan (silon)adalah sistem IT yang di rancang untuk efisiensi dan dan efektifitas bukan malah sebaliknya malah menjadi masalah. JADI Ketapang berharap agar masalah ini dpt diselesaikan dengan koridor hukum yang berlaku. “jika ada oknum pelaksana pemilu yang terlibat dan bawaslu Ketapang harus bekerja secara transparan dan keterbukaan demi kepastian hukum sesuai amanah UU penyelenggara pemilu serta harus Netral dan Indepen Jangan ragu-ragu dalam memberikan keputusan serta tidak terpengaruh atau ditunggangi kepentingan tertentu yang merugikan masyarakat Ketapang,” pungkasnya. bdo

LEAVE A REPLY