BPII Desak Pembentukan Komite Penanggulangan Covid-19 Bidang Pendidikan

0
547

Jakarta, Nawacita – Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan dan Kementerian Agama didesak mengatasi realitas sosial yang terjadi di masyarakat, mengingat gejala kesenjangan di masa pandemi dan efek yang ditimbulkan dari kebijakan belajar daring mulai mencuat ke permukaan.Hal tersebut disampaikan Kepala Staff Adminitrasi Koordinator Pusat Brigade Pelajar Islam Indonesia (BPII) Muhammad Furqan (Senin, 27/06/2020).
“Tragedi Dimas di Rembang Jawa Tengah, merupakan kawah candra dimuka yang merefresentasikan kondisi pelajar yang terkendala fasilitas penunjang belajar. Kesenjangan bisa tambah parah apabila tidak segera ditangani. Kami di PII sendiri telah menerima ribuan aduan dari sejumlah kader di daerah. Data masuk per hari ini telah mencapai 15,999 siswa dari 9 Provinsi yang terkendala fasilitas,” jelasnya.
Kondisi tersebut tambah Furqan dapat diatasi apabila sejak awal, Kemendikbud dan Kemenag mengkoordinasikan penanganannya bersama pemerintah daerah. Anggaran dari APBD dan APBN menurutnya harus difocuskan untuk belanja fasilitas ponsel pintar, penyediaan akses internet, menyediakan platform belajar khusus tanpa kuota dan sejumlah fasilitas lainnya.
“Konsen pemerintah hanya pada isu kesehatan dan ekonomi. Padahal isu pendidikan ini tidak kalah pentingnya. Jika di sektor ekonomi dan kesehatan Presiden sampai mengeluarkan Perpres No. 82 tahun 2020, Menurut kami hal yang sama harusnya dibentuk komite khusus menangani bidang pendidikan,” tandasnya.
Oleh karenanya BPII menuntut 5 Poin dalam waktu dekat ini antara lain:
1. Koorpus Brigade PII menuntut dibentuknya Komite khusus penanggulangan Covid-19 bidang
Pendidikan.
2. Mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan Anggaran Dana Desa untuk penyediaan fasilitas jaringan wifi publik masyarakat. Khsusnya bagi daerah-daerah yang terkendala akses jaringan.
3. Menghapus sejumlah program yang tidak berorientasi pelayanan siswa yang ada di Kementerian Agama dan Kemendikbud.
4. Koorpus Brigade PII mendesak Kemendikbud dan Kemenag untuk mengeluarkan kebijakan penyediaan bantuan sarana dan prasarana belajar dengan sistem daring seperti kuota, smartphone, laptop dan aplikasi pembelajaran tanpa biaya untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
5. Menuntut pengalokasian mandataris 20% anggaran pendidikan yang tersebar di beberapa kementerian lainnya dicabut dan dikelola oleh Komite khusus penggulangan Covid-19 bidang pendidikan.

Diterbitkan Korpus Brigade Pelajar Islam Indonesia 2017-2020
Sekretariat: Jl. Menteng Raya No. 58 Jakarta Pusat 10340
E-mail: pbpii.untukindonesia@gmail.com
Website: www.pbpii.id / Kontak: Sureza Sulaiman (0857-7127-6236)
Laporan : Nurul Fazri

LEAVE A REPLY