Pemkot Surabaya Tidak Berikan Hasil Audit BPK, PKB Siap Tolak LKPJ

0
273

Surabaya, Nawacita – Rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) mendapat kritik dari fraksi PKB DPRD Kota Surabaya. Pasalnya partai berlogo bintang sembilan itu tidak menerima dokumen hasil audit BPK mengenai keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Juru bicara fraksi PKB, Mahfudz saat membacakan pandangan umum menegaskan, bahwa fraksinya tidak dapat memberikan tanggapan terhadap LKPJ APBD tahun 2019.

“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Surabaya tidak bisa memberikan catatan terhadap rancangan daerah tetang LKPJ APBD tahun 2019 oleh saudari Walikota,” kata Mahfudz Pada rapat Paripurna DPRD kota Surabaya, Rabu 15 Juli 2020.

Diwawancarai usai rapat Paripurna, Mahfudz menjelaskan bahwa penolakan ini berawal dari tidak diberikannya dokumen hasil audit BPK terkait APBD Surabaya. “Dikarenakan sampai hari ini Fraksi PKB tidak pernah mendapatkan hasil laporan audit dan pemeriksaan keuangan yang itu berpedoman dalam APBD 2019,” lanjut Mahfudz

Sekretaris Komisi B itu menjelesakan dokumen hasil audit merupakan syarat mutlak bagi fraksi PKB untuk memberikan catatan. Selanjutnya fraksi PKB berencana akan menolak hasil LKPJ, apabila pada besok (16 Juli 2020) Pemkot masih belum bisa memberikan hasil auditnya.

“Kita mau ngasih catatan gimana wong hasil auditnya kita gak tau kita tidak bisa beri catatan kedannya. Kalau mereka walikota memberikan hasil audit BPK maka kita akan berikan catatan. Kalau tidak ada dokuemnnya, kami akan tolak LKPJ,” tukasnya.

Di satu sisi, A.H Thony selaku pimpinan sidang LKPJ menjelaskan terkait sikap PKB, merupakan hal yang wajar. Apalagi audit merupakan ruang terbuka yang bisa diketahui oleh siapapun.

“Dokumen hasil audit BPK merupakan dokumen publik. APBD juga merupakan dokumen yang bisa dilihat oleh siapapun. Azas keterbukaan dan memberikan ruang kepada siapapun untuk melihatnya. Spiritnya seperti itu,” katanya.

Terkait dokumen hasil audit BPK, Thony mengaku masih belum menerima. Apalagi dokumen ini dianggap perlu untuk melihat ada atau tidaknya politik APBD penyelenggara negara.

“Secara fakta kami sadar semua, bahwa dokumen itu perlu. Karena bila sudah mendapatkan hasil audit, fraksi bisa mengoreksi apa saja yang kurang. Sehingga bisa diperbaiki,” akunya.

Lanjutnya politisi partai Gerindra itu menjelaskan bahwa audit bisa juga dilakukan oleh fraksi. “Sebab dokumen APBD sudah diberikan. Termasuk dokumen LKPJ secara meneyeluruh juga sudah diberikan. Hanya saja kalau ada dari aduit BPK akan lebih mudah. Karena ada pihak yang secara spesifik dan keahlian menguasai untuk mengoreksi performen yang sudah dilaksanakan,” pungkasnya.

(and)

LEAVE A REPLY