Politisi Muda PDI-P Surabaya Minta Dispendik Provinsi Jawa Timur Verifikasi SKD

0
482

Surabaya, Nawacita- Permasalahan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih terus mengalir. Kali ini salah satu wali murid calon peserta didik baru jenjang SMA kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan melaporkan kejanggalan dalam pendafataran anaknya ke PDI-Perjuangan DPC Surabaya.

Achmad Hidayat wakil sekretaris DPC PDI-P Surabaya langsung merespon laporan wali murid tersebut. Menurutnya salah seorang wali murid itu mengatakan bahwa pendaftaran zonasi di SMA Negeri banyak memiliki kejanggalan. Apalagi ditengarai banyak yang menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk mendaftar PPDB melalui zonasi.

Sehingga warga asli banyak yang tidak tertampung. Selain itu, penggunaan SKD juga ditenggarai sulit untuk menciptakan azas keadilan di lingkungan pendidikan.

“Secara legal SKD diperbolehkan. Namun ini masih menjadi celah bagi penyelenggaraan Pendidikan,” ungkapnya saat dihubungi via Whatsapp pada Rabu 1 Juni 2020.

Politisi Muda PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa penggunaan SKD tidak boleh serampangan. Namun juga harus diimbangi dengan verifikasi serta validasi yang ketat oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dispendik Jatim)

“Saya harap Dinas Pendidikan Provinsi Jatim melakukan verifikasi Faktual. Karena ini nasib banyak orang jangan sampai yang sudah lama tinggal disitu merasa dirugikan,” tegasnya

Oleh sebab itu, Ia meminta kepada Dispendik Jatim untuk mengevaluasi kembali permasalahan seperti ini. Agar di tahun depan bila masih memakai sistem yang sama, akan terbentuk azas keadilan. Sehingga semua masyarakat Surabaya bisa menikmati pendidikan SMA/SMK dengan adil.

(and)

LEAVE A REPLY