Dewan Minta Pemkot Anggarkan 5 Juta Rupiah untuk Tiap Kampung Tangguh

0
67

Surabaya, Nawacita – Kebijakan Kampung Tangguh Semeru yang didukung oleh Polisi Daerah (Polda) dan Komando Daerah Militer (Kodam) Jawa Timur mendapat respon dari salah satu dewan komisi A DPRD Surabaya. Pasalnya kebijakan tersebut tidak memiliki anggaran dana operasional untuk pelaksanaanya.

Arif Fathoni anggota dewan Komisi A DPRD Surabaya tersebut meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar menganggarkan dana guna menyokong program kampung tangguh tersebut. Sebab, Ia merasa program itu tidak bisa berjalan secara maksimal bila tidak ada sokongan dana dari Pemkot.

“Ini program bagus. Makanya butuh dukungan anggaran. Komitmen itu dituangkan dalam kebijakan penganggaran dana itu. Kalau tidak dibiayai bagaimana mereka bisa melakukan operasional itu?,” terangnya pada Selasa 30 Juni 2020.

Thoni sapaan akrabnya mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa selalu swadaya saja. Apresiasi kepada warga yang mau melaksanakan Kampung Tangguh harus diimplementasikan melalui anggaran dana guna menyokong pelaksanaan program.

“Kalau swadaya saja kasihan rakyatnya. Apresiasi publik harus dilakukan. Orang program itu sudah di SK kan kok. Kok engga dibantu sekalian dananya,” tukasnya.

Terkait besaran dana, Fathoni mengaku angka 5 juta rupiah perbulan untuk tiap Kampung Tangguh dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Menurutnya di Kabupaten lain yang menerapkan Kampung Tangguh juga mendapatkan sokongan dana dari pemerintah setempat.

“Saya rasa 5 juta perbulan untuk tiap Kampung Tangguh cukup ya. Buat operasional, konsumsi yang jaga misalnya,” terangnya.

Di tempat berbeda, Tri Bagus salah satu anggota Kampung Tangguh di daerah Bendul Merisi mengeluhkan kurangnya dukungan baik dari pendanaan atau dukungan lainnya dari Pemerintah. Ia mengatakan bahwa dalam satu bulan ini saja, kampungnya sendiri sudah menghabiskan dana sekitar 10 juta rupiah.

“Sekarang kami membuat 6 portal di gang. Sampai tiang besi penyanggah tenda yang dimiliki kampung, diubah menjadi portal. Untuk biaya portal saja sudah habis 10 juta. Belum yang lainnya,” ujarnya.

Selain itu, warga kelurahan Bendul Merisi itu juga meminta Pemkot untuk membeberkan data alamat warga yang terpapar Covid-19. Sehingga dari pihak RW maupun RT bisa mengantisipasi bila ada warganya yang terpapar Covid-19.

” Ya walaupun data tentang kesehatan itu rahasia. Tapi jangan sampai kami yang tingkat RW atau RT engga tahu kalau salah satu warga kami terpapar Covid-19. Nanti
susah kita mencegahnya,” pungkasnya.

(and)

LEAVE A REPLY