KPK Mengkaji Dana Penelitian di RI Yang Sangat Rendah dan Tidak Terintegrasi

0
176
Foto: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
Foto: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Jakarta, Nawacita – KPK memaparkan hasil kajian sektor pendidikan terkait pengelolaan dana penelitian Indonesia. KPK melakukan kajian setelah menemukan sejumlah persoalan terkait penelitian tersebut.

“KPK menemukan, pertama lembaga litbang tersebar tanpa koordinasi. Keberadaan lembaga penelitian pada setiap kementerian/lembaga di pusat hingga daerah tanpa ada koordinasi. Kedua anggaran tersebar dan tidak terhitung secara riil. Anggaran penelitian nasional tahun 2016 hanya 0,25% dari PDB (rata-rata dunia mencapai 2,063%) dan kondisinya tersebar. Rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga berdasarkan program penelitian dan pengembangan hanya terdapat di 23 kementerian/lembaga dari 87. Padahal hampir semua kementerian/lembaga melakukan kegiatan penelitian. Ada beberapa anggaran penelitian di kementerian/lembaga tercatat pada subfungsi bahkan ada pula yang tidak tercatat pada subfungsi. Ketiga tidak ada standar luaran (output) kegiatan penelitian dan pengembangan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (16/6/2020).

Selain itu, Ghufron mengatakan dana penelitian di Indonesia tergolong masih rendah yakni 0,28% dari gross domestic product (GDP). Padahal, menurutnya, idealnya di banyak negara dana pendidikan sebesar 1% dari GDP per tahun.

“Anggaran penelitian di Indonesia sangat rendah. Saat ini mencapai 0,28% dari gross domestic product (GDP), bandingkan dengan Filipina yang sudah 0,82%, Jepang 1.3% atau AS yang sudah pada tingkat 4%. Tingkat ideal yang diaplikasikan di banyak negara adalah 1% dari GDP per tahun,” sebutnya.

Ghufron menyebut penelitian di Indonesia juga belum terarah dan terintegrasi. Sebab, ia mengatakan lembaga penelitian di Indonesia tersebar di sejumlah kementerian/lembaga hingga di perguruan tinggi.

“Beragamnya institusi pelaku riset di Indonesia yaitu Perguruan Tinggi, terdiri dari PTN, PTS dan Perguruan Tinggi Islam, Badan Litbang di Kementerian dan Lembaga di pusat seperti, BPPT, LIPI, BATAN, dan LAPAN serta beberapa pemerintah daerah. Seluruh institusi ini melakukan penelitian dengan anggaran dan SDM, namun minim integrasi dan koordinasi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Ghufron menilai penelitian di Indonesia saat ini cenderung tidak efektif dan efisien. Hal itu dinilai bisa menyebabkan adanya risiko moral terhadap peneliti maupun pengguna penelitian.

“Penelitian di Indonesia saat ini itu tidak efektif dan hasil daya guna dan pemanfaatan ke masyarakat banyak yang tidak bagus dan banyak yang belum. Kedua juga tidak efisien karena ada duplikasi dan replikasi penelitian. Kemudian terakhir temukan hal itu semua dapat menyebabkan moral hazard baik dari peneliti dan pengguna penelitian tersebut,” kata Ghufron.

Untuk itu, Ghufron mengatakan KPK mengeluarkan sejumlah rekomendasi ke Kemeristek/BRIN terkait pengelolaan dana penelitian tersebut. Berikut rekomendasi KPK tersebut:

1. Perlunya PRN sampai level luaran,aturan untuk mematuhi dan dukungan anggarannya;

2. Menguatkan Kemenristekdikti menjadi lembaga yang mengoordinasikan pelaksana penelitian

-Perlunya mekanisme koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan
-Perlunya pengaturan prosedur koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PRN

3. Perlunya perbaikan tata kelola anggaran litbang nasional dan luaran penelitian

-Menyusun Penandaan anggaran penelitian dalam APBN seperti dalam penandaan anggaran pendidikan 20%
-Melakukan pencairan anggaran penelitian di awal tahun serta pemotongan anggaran bukan pada kegiatan yang sudah berkontrak
-Melakukan review standar biaya keluaran umum (SBKU) penelitian dan menyusun peraturan teknis untuk pelaksanaan dan pertanggungjawabannya

4. Organisasi profesi bekerja sama dengan instansi pembina menerbitkan kode etik peneliti dan mekanisme penegakannya.

Detik.com

LEAVE A REPLY