Tim Advokasi Novel Baswedan Menilai Ada Sandiwara Hukum

0
242
Penyidik KPK Novel Baswedan.
Penyidik KPK Novel Baswedan.

JAKARTA, Nawacita – Tim Advokasi Novel Baswedan kecewa dengan tuntutan 1 tahun penjara terhadap dua penyerang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.

Tim Advokasi menilai semua ini sebagai sandiwara hukum. Menurut salah satu tim kuasa hukum Novel, Kurnia Ramadhana, tuntutan ini bukan hanya sangat rendah, tetapi memalukan dan tidak berpihak pada korban kejahatan.

“Terlebih ini adalah serangan brutal kepada penyidik KPK yang terlibat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi. Alih-alih dapat mengungkapkan fakta sebenarnya, justru penuntutan tidak bisa lepas dari kepentingan elite mafia korupsi dan kekerasan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan.

Baca Juga: Kapolri Pastikan Kasus Novel Transparan

Penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras di dekat rumahnya pada 11 April 2017. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Rahmat merupakan orang yang melakukan penyiraman. Sedangkan Ronny adalah yang membantu dengan membonceng Rahmat saat melancarkan aksi.

Tim Advokasi sejak awal sudah mengemukakan sejumlah kejanggalan dalam persidangan ini. Pertama, dakwaan jaksa seakan menyembunyikan fakta kejadian sebenarnya. Jaksa menjerat kedua terdakwa dengan pasal 351 dan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan.

“Padahal kejadian yang menimpa Novel berpotensi untuk menimbulkan akibat buruk, yakni meninggal dunia. Jaksa harusnya mendakwa dengan menggunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana,” tutur Kurnia.

Kejanggalan kedua, saksi-saksi penting tidak dihadirkan di persidangan. Tim Advokasi menuturkan seharusnya ada tiga saksi yang bisa menjelaskan duduk perkara kasus penyerangan itu. Ketiganya juga sudah diperiksa oleh penyidik kepolisian, Komnas HAM, dan Tim Pencari Fakta bentukan kepolisian.

Ketiga, Tim Advokasi menilai peran penuntut umum terlihat seperti pembela terdakwa. Hal itu dapat disimpulkan oleh masyarakat ketika melihat tuntutan yang diberikan kepada terdakwa. Publik mempertanyakan jaksa yang menyatakan Rahmat tidak ingin melakukan penganiayaan berat. Namun, upaya menyiramkan air keras ke badan malah mengenai kepala. Padahal tindakan itu mengakibatkan mata kiri Novel buta.
Baca Juga: Soal Proses Hukum Dua Tersangka Penyiram Novel, Presiden Minta Kawal Bersama

Kurnia mengungkapkan dalam pemeriksaan Novel di persidangan pun, jaksa seakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Novel. “Semestinya jaksa sebagai representasi negara dan juga korban dapat melihat kejadian ini lebih utuh. Bukan justru membuat perkara ini semakin keruh dan bisa berdampak sangat bahaya bagi petugas-petugas yang berupaya mengungkap korupsi ke depan,” tegasnya.

Kurnia mengatakan, persidangan kasus ini menunjukan hukum digunakan bukan untuk keadilan. Sebaliknya, hukum digunakan untuk melindungi pelaku dengan memberi hukuman ‘ala kadarnya’. Ini menutup keterlibatan aktor intelektual dan mengabaikan fakta perencanaan pembunuhan yang sistematis.

Tim Advokasi menuntut tiga hal. Pertama, majelis hakim tidak larut dalam sandiwara hukum ini dan harus melihat fakta sebenarnya. Kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka tabir sandiwara hukum dengan membentuk tim pencari fakta independen. Ketiga, Komisi Kejaksaan mesti memeriksa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan.

sdnws.

LEAVE A REPLY