Dua Anggota Dewan Laporkan Ketua DPRD Ke BK, Ini Alasannya

0
318

“Sebelah kanan Imam Syafi’i bersama Camelia Habiba (tengah) saat memberikan laporan kepada BK”

Surabaya, Nawacita – Batalnya pembahasan panitia khusus (Pansus) Penanganan Covid-19 di Badan Musyawarah (Banmus) pada Kamis 30 April lalu membuat beberapa anggota dewan geram. Sebab dewan menilai pembentukan Pansus Penanganan Covid-19 dianggap perlu. Mengingat masih banyaknya kasus terkonfirmasi di Surabaya.

Setelah usulan Pansus tidak dibahas saat Banmus Kamis lalu, dua anggota dewan dari fraksi berbeda melaporkan ketua DPRD Surabaya ke badan kehormatan anggota (BK) pada Senin 4 Mei 2020.

Imam Syafi’i salah satu pelapor dari Fraksi Demokrat-Nasdem mengatakan pelaporan ini berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang dilakukan oleh ketua DPRD.

“Hari ini saya secara pribadi melaporkan ketua DPRD Surabaya, dugaan pelanggaraan kode etik dan tata tertib. Kami pada 2 minggu lalu sudah memasukan surat usulan pembentukan pansus percepatanan penanganan covid 19,” katanya saat ditemui di gedung DPRD Surabaya pada Senin 4 Mei 2020.

Laki-laki yang akrab disapa Cak Imam ini melanjutkan bahwa usulan pembentukan Pansus hanya dibalas surat pribadi oleh ketua dewan. Padahal seharusnya ketua dewan memutuskan lewat Banmus.

“Bahkan yang muncul surat dari ketua dewan terkait pemaksimalan komisi. Sebetulnya sebelum kami menulis surat usulan pansus komisi-komisi sudah berjalan dan sudah aktif memberikan masukan dan turun ke lapangan,” lanjutnya.

Cak Imam menganggap pembentukan pansus ini tidak ada unsur politisnya. Melainkan murni dari rasa kemanusiaan.

“Pemkot Surabaya kan tidak pernah jelas. Bahkan data-data tidak pernah diberikan. Kami juga melihat roadmap ini tidak jelas. Saya melihat Pansus ini kok penting,” paparnya.

Sementara itu, Camelia Habiba dari fraksi PKB juga melaporkan ketua dewan atas nama pribadi. Alasannya hampir sama dengan Cak Imam.

“Pertama awal bulan maret sudah bersurat ketua DPRD meminta pembentukan gugus tugas untuk percepatan pandemi ini. Kedua beberapa hari lalu kita bersurat. Dan hasil Banmus kemarin jelas-jelas hasil itu pelanggaran yang ke sekian juga dari ketua DPRD,” ujarnya.

Ning Habiba sapaan akrabnya mengatakan hasil Banmus juga melanggar aturan. Sebab saat pelaksanaan, anggota Banmus tidak memenuhi quorum yang ditentukan.

“Ketua dewan tetap memaksakan untuk banmus tetap digelar sampai banmus selesai. Meskipun hampir separuh lebih anggota banmus meninggalkan rapat daring. Karena tidak mengakomodir keinginan anggota banmus yang mewakili fraksi-fraksi yang diharapkan anggota DPRD,” pungkasnya.

(and)

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail

LEAVE A REPLY