“A. Hermas Tony, wakil ketua DPRD”
Surabaya,Nawacita – Wakil Ketua DPRD Surabaya menghimbau masyarakat agar teliti dalam melakukan penjadwalan ulang kredit. Sebab program dari Pemerintah Pusat tersebut rentan dimainkan oleh lembaga finance.
A. Hermas Tony, wakil ketua DPRD Surabaya, meminta masyarakat yang memiliki kredit agar lebih jeli dan hati-hati. Apalagi yang melakukan penjadwalan ulang terhadap kreditnya. Jangan sampai masyarakat terbuai dengan pembayaran ringan selama pandemi Covid-19 namun justru terbebani di kemudian hari.
“Mohon dihitung secara kuantitatif. Berapa sih jumlah pinjamannya. Kalau dilakukan rescheduling credit itu, kemudian hasil akhirnya berapa. Tolong itu dihitung. Agar tidak menjadi beban masyarakat dikemudian hari,” ujarnya saat ditemudi di gedung DPRD pada Senin (13/04/2020).
Laki-laki yang akrab disapa Tony, menganjurkan agar masyarakat tidak terlalu terburu-buru dalam menandatangani kesepakatan baru pada penjadwalan kredit. Masyarakat bisa melihat, menelaah dan mempertimbangkan secara matang sebelum tandatangan.
“Redaksional-redaksional yang kemudian dia tandatangani yang secara keperdataan mengikat dan menjadi beban mereka di kemudian hari,” terangnya.
Ia melanjutkan, sudah ada laporan dari masyarakat, bahwa salah satu kreditor justru membebani masyarakat. Yakni membuat iuran seolah murah pada masa pandemi Covid-19. Namun membengkak dikemudian hari.
“Masyarakat tidak memiliki pendapatan yang cukup. Ketika diberi kesempatan bayar bunganya yang murah di awal saja sudah merasa ringan. Lalu mereka kejebak pada kesepakatan baru. Ternyata malah merugikan,” lanjutnya.
Selain itu, Ia juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih ketat dalam pengawasan. Apalagi instruksi presiden mengenai reschedule credit, bisa saja dimanfaatkan lembaga finance untuk mencari untung berlebihan. Dikhawatirkan masyarakat yang menjadi korbannya.
“Banyak masyarakat yang belum tahu, tidak mau tahu, ada kebijakan presiden (reschedule credit,red) yang kemudian harus ditindak lanjut pada tingkat bawah,” tandasnya.
Politisi Gerindra itu juga berharap agar permasalahan seperti ini bisa segera diatasi. Jangan sampai lembaga keuangan tertentu memanfaatkan situasi di tengah wabah Covid-19 ini.
“OJK harus tanggap. Melakukan sosialisasi. Lalu mengambil sikap tegas. Bahwa ada satu lembaga jasa keuangan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan instruksi presiden maka langsung berikan sikap tegas saja,” pungkasnya.
(and)