Surabaya, Nawacita– Pasca kasus dugaan suap yang menimpa salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, KPU meyakini lembaganya masih dipercaya publik.
Arief Budiman ketua KPU RI menglaim bahwa lembaganya masih pada peringkat tiga besar dalam berbagai survei. Walaupun tidak menyentuh peringkat pertama.
“Saya yakinkan kepada masyarakat bahwa KPU masih bisa dipercaya. Kami bisa tunjukan, bagaimana KPU mengambil atau membuat kebijakan. Apakah membuat kebijakan berdasarkan pesanan, intervensi suap atau apa? Kan tidak begitu toh?” ungkapnya di Surabaya (26/2).
Alumnus Universitas Airlangga ini mengatakan walaupun ada salah satu anggota KPU yang tersandung maslaah suap, namun KPU tetap menjaga indpendensi dan integritasnya. Hal ini bisa terlihat saat KPU menolak putusan Mahkamah Agung (MA) untuk mengganti Riezky Aprilia dengan nama Harun Masiku.
“Peraturan KPU bisa di judicial review sebelum 30 hari. Mengapa MA mengeluarkan setelah 30 hari dari putusan KPU? Partai politik juga mengeluarkan surat dari MA tetap kami tolak. Kami mengambil keputusan secara mandiri tidak berdasarkan suap dan intervensi manapun,” terangnya.
Laki-laki yang akrab disapa Budiman ini mengaku sudah membuat instrumen agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Ia menjabarkan bahwa semua anggota KPU harus memiliki 3 aspek mendasar saat kerja. Serta ada pengawas dan kode etik.
“Saya membuat instrumen alat ukur. Semua bekerja pada regulasi yang ada. 1 bekerjalah secara transparan salah satu membangun transparan. 2. Profesional 3. Bekerja dengan penuh integritas. Yang membuat mereka bekerja baik ada pengawas dan kode etik,” ujarnya.
Terkait tidak hadirnya Arief Budiman saat pemanggilan oleh KPK pada hari ini, Ia mengatakan tidak bisa. Sebab Ia mengaku masih ada agenda yang sudah dijadwalkan. Oleh sebab itu kemungkinan akan mememnuhi panggilan KPK pada Jumat (28/2) lusa.
“Saya hari ini ada agenda di Surabaya. besok juga engga bisa, ke Denpasar Bali jadi pemanggilannya mungkin hari Jumat,” pungkasnya.
(and)
