Percepat Pembangunan Daerah, DPD Ingatkan untuk Tidak Langgar Hukum

0
222

Jakarta, Nawacita – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung percepatan pembangunan di daerah-daerah, seperti visi misi dari pemerintah RI pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Hal itu disampaikan La Nyalla saat memberikan sambutan dalam pembukaan Seminar Nasional bertajuk ‘Penegakan Hukum dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah’, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Menurut dia percepatan pembangunan daerah di seluruh Indonesia itu sangat penting. Dan sesuai keinginan Presiden Jokowi, yakni pembangunan Indonesia harus menggunakan pendekatan Indonesia Sentris, artinya membangun secara merata dan bersamaan dari seluruh daerah.

“Karena bagi kami di DPD, wajah Indonesia adalah mozaik dari wajah 34 provinsi yang kami wakili,” kata La Nyalla dalam kesempatan tersebut.

Oleh karena itu, dia berharap dalam seminar itu para narasumber bisa memberikan masukan kepada kepala daerah, agar pembangunan bisa berjalan cepat tanpa melanggar aturan hukum.

Untuk diketahui, yang menjadi narasumber dalam seminar tersebut yakni Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

“Kami harap para narasumber bisa memberikan jurus pada kepala daerah, agar pembangunan bisa berlangsung cepat, sekaligus tidak melanggar hukum. Ini penting, sebab masih ada aparatur di daerah yang ragu-ragu bahkan takut dalam mengambil kebijakan,” ujar La Nyalla.

Dia pun mengatakan, bahwa masih adanya aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu ambil kebijakan, lantaran banyak kepala daerah yang memiliki pengalaman yang tidak enak dengan aparat penegak hukum.

“Termasuk melaksanakan belanja daerah akibat adanya pengalaman berurusan dengan aparatur penegak hukum di daerah. Salah satu dampaknya, masih besarnya angka SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan) di banyak daerah,” tukas La Nyalla.

RSA

LEAVE A REPLY