Jakarta, Nawacita – Pemerintah RI pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya lebih berfokus kepada dua agenda penting, ketimbang memikirkan rencana pemulangan eks kombatan kelompok militan Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) ke Tanah Air.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan bahwa dua agenda penting tersebut yakni menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum, serta mengeliminasi sejumlah hambatan yang kerap dialami oleh banyak masyarakat untuk berbisnis.
“Pada dua agenda inilah hendaknya pemerintah berfokus. Pemulangan WNI yang diduga teroris lintas batas, khususnya mantan anggota kelompok teror ISIS, bukanlah program prioritas pemerintah,” kata Bambang dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (9/2/2020).
Dia menambahkan, jika pemerintah tidak siap untuk mengantisipasi ekses negatif yang mungkin timbul akibat kepulangan WNI terduga teroris lintas batas, sebaiknya segera mengambil keputusan dan menghentikan wacana pemulangan tersebut.
Sebab, menurut dia, jika polemik pemulangan WNI yang sebagian besar eks kombatan ISIS itu terus dibiarkan menjadi bola liar, berpotensi merusak kondusivitas di dalam negeri.
Dia pun menilai, masalah terorisme masih menjadi persoalan serius hingga saat ini. Peristiwa penusukan yang dialami mantan Menko Polhukam Wiranto harus dilihat sebagai bukti nyata ancaman itu.
Bahkan, sepanjang bulan Desember 2019, Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri masih melakukan penangkapan sejumlah terduga teroris di Yogyakarta, Papua, Aceh hingga Kota Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dia menambahkan, jika hendak memulangkan para WNI terduga teroris lintas batas, pemerintah harus benar-benar bisa menyiapkan program deradikalisasi yang kuat.
“Pemerintah harus sudah benar-benar siap untuk melakukan cuci otak dengan nilai-nilai Pancasila atau deradikalisasi jika memutuskan menerima kepulangan WNI eks kombatan ISIS. Pemerintah juga harus berhitung dengan cermat. Sebab, wacana ini mestinya dikaitkan dengan fakta tentang ancaman nyata dari sel-sel teroris di dalam negeri,” ucap Bambang.
Dia menambahkan, jika pemerintah tidak siap dengan program deradikalisasi yang matang dan cermat, akan sangat riskan menerima kehadiran para WNI itu, terutama eks kombatan ISIS. Artinya, memulangkan 660 WNI itu tentu saja akan menambah dan membuat masalah semakin pelik.
“Bisa dipastikan bahwa deradikalisasi terhadap mereka menjadi sangat tidak mudah, karena mereka secara sepihak sudah mencampakkan status WNI-nya,” ujar Bambang.
Menurut dia, harus ada program khusus deradikalisasi yang matang dan parameter yang jelas jika pemerintah ingin memulangkan mereka.
“Sehingga, mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan serta nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.
RSA
 mengungkapkan bahwa dua agenda penting tersebut yakni){kind=link}