Pembudidaya Ikan Kecil Terdampak Banjir Dijamin Asuransi

0
556
Pembudidaya Ikan Kecil Terdampak Banjir Dijamin Asuransi.
Pembudidaya Ikan Kecil Terdampak Banjir Dijamin Asuransi.

JAKARTA, Nawacita – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memfasilitasi realisasi asuransi bagi pembudidaya ikan kecil terdampak banjir dan tanah longsor. Pasalnya, akibat bencana ini banyak pembudidaya yang gagal produksi.

Untuk realisasinya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengimbau kepada dinas terkait segera mendata para pembudidaya yang mengalami kegagalan produksi akibat bencana. “Nanti datanya kirim ke kami agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya melalui siaran pers, Rabu (8/1/2020).

Jangkauan objek asuransi bagi pembudidaya ikan kecil telah diperluas. Jika semula hanya diperuntukan bagi budidaya udang, kini usaha budidaya ikan lain seperti bandeng, patin dan ikan tawar lainnya juga bisa mendapatkannya. “Pembudidaya ikan kecil ini sulit bangkit pasca kerugian akibat kegagalan produksi. Asuransi ini diharapkan akan meminimalisir dampak kerugian ekonomi dan menstimulan agar usaha budidaya kembali dilakukan,” tutur Slamet

Baca Juga: Banjir di Jabodetabek dan Banten 66 Orang Tewas

Data yang dihimpun KKP,  hingga 2019 bantuan pembayaran premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil yang terealisasi senilai Rp7,3 miliar mencakup luas lahan budidaya 20.837,44 hektare (ha) dengan jumlah pembudidaya mencapai 15.026 orang. Secara terperinci, data asuransi bagi pembudidaya ikan kecil pasa 2017 telah mencakup 3.300 ha yang diberikan kepada 2.004 orang, 2018 mencakup 10.220 ha untuk 6.914 orang, dan pada 2019 mencakup 7.316 ha untuk 6.108 orang.

Sementara itu pada 2020, target realisasi asuransi dapat mencakup 5.000 ha lahan usaha pembudidayaan baru. Adapun anggaran untuk bantuan pembayaran premi asuransi senilai Rp3 miliar. Nilai maksimum pertanggungan untuk komoditas udang/polikultur Rp7,5 juta per hektare/tahun, ikan patin per tahun Rp3 juta per 250 m2, nila tawar dan lele maksimum pertanggungan Rp4,5 juta per 200 m2/tahun, sedangkan untuk nila payau nilai pertanggungan maksimum Rp5 juta per hektare/tahun.

Baca Juga: Banjir Bandang di Lebak BNPB Mensinyalir Akibat Penambangan Ilegal

Komoditas lainnya, yaitu bandeng maksimum pertanggungan per tahun Rp3 juta/hektare. Karena sifatnya menstimulan, KKP berharap ke depan pembudidaya akan terbiasa mengakses asuransi sejenis secara mandiri.

Slamet menambahkan pelaku usaha budi daya harus mempersiapkan upaya mitigasi sejak dini. Bagi kawasan yang menjadi langganan banjir, dia berharap untuk melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi dampak kerugian ekonomi, misalnya dengan memanen ikan lebih awal.

bsnws.

LEAVE A REPLY