Per 1 Januari 2020 Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik 100%

0
158

Surabaya, Nawacita – Iuran BPJS kesehatan resmi naik 100% ,Besaran iuran BPJS akan naik per 1 Januari 2020. Besaran iuran BPJS tersebut naik karena adanya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perubahan Iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 Perpres 75 tahun 2019 yaitu untuk Kelas I ( PBPU/BP/maupun Mandiri) sebesar Rp.160.000,00 per peserta perbulan dan Kelas II ( PBPU/BP/ maupun Mandiri) sebesar Rp.110.000,00 per peserta perbulan, sedangkan Kelas III ( PBPU/BP/maupun Mandiri) sebesar Rp.42.000,00 per peserta per bulan. iuran ini kepesertaan untuk kelas PBPU,BP, maupun Mandiri

kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja mengatakan, kami menghimbau kepada peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta KIS PBI (Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran) untuk selalu mengecek di setiap bulannya akan keaktifan kepesertaan KIS PBI nya dan ini bisa dilihat melalui aplikasi mobile JKN.

Untuk memeriksa keaktifan kepesertaan KIS PBI bisa dicek dengan cara melalui aplikasi mobile yang bernama JKN-KIS BPJS Kesehatan. caranya mudah sekali dengan memasukan nomor ke persetaraan dan disitu akan terlihat kartu itu aktif atau tidak aktif.

“Jika kartu itu tidak aktif dan segera diurus serta konfirmasi ulang melalui dinas sosial,dinas kesehatan maupun kecamatan atau BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400 ,” kata Herman Dinata Mihardja Saat menggelar diskusi bareng dengan para awak media sekaligus sosialisasi kepada masyarakat akan penyesuaian Iuran JKN KIS khususnya bagi peserta PBPU/BP (Mandiri), kamis (19/12/2019)

Lebih lanjut, BPJS juga mempermudah proses pelayanan turun kelas bagi mereka peserta BPJS Mandiri.  kami namakan Program ini dengan istilah PRAKTIS (Perubahan kelas tidak sulit), dan akan mulai berlaku sejak 09 Desember 2019 lalu hingga 20 April 2020 mendatang

Ditanya terkait perusahaan yang banyak mangkir, Herman menyebutkan di antaranya perusahaan outsourcing atau pengerahan tenaga kerja. BPJS Kesehatan akan melakukan Pengawasan dan pemeriksaan di setiap perusahaan, dan kami siap menerima laporan dari masyarakat apabila ada dugaan pelanggaran tentang BPJS Kesehatan

Perusahaan yang tidak patuh tersebut dikategorikan ada tiga hal. Tidak patuh daftar, tidak patuh memberikan data jumlah pegawai untuk ikuti BPJS Kesehatan, dan tidak patuh membayar iuran  BPJS kesehatan bagi pegawainya / enggan bayar

” jika ini terjadi, Pihaknya akan memberikan surat teguran pada perusahaan tersebut jika tidak kooperatif dalam memberikan data jumlah karyawanya .” pungkasnya

LEAVE A REPLY