Berikut Ini Gaji yang Akan Diterima Jokowi-Maruf Amin

0
614
Berikut Ini Gaji yang Akan Diterima Jokowi-Maruf Amin.
Berikut Ini Gaji yang Akan Diterima Jokowi-Maruf Amin.

JAKARTA, Nawacita – Joko Widodo dan Maruf Amin pasca dilantik sebagai presiden dan wakil presiden hari Minggu, 20 Oktober 2019. Pasangan pemimpin baru ini akan mengemban amanat memimpin Indonesia selama periode 2019-2024. Selain proses pelantikan yang rencananya akan digelar sederhana, salah satu yang tak luput dari perhatian adalah penghasilan yang akan diterima Joko Widodo dan Maruf Amin.

Merujuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tertulis gaji pokok presiden sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negeri Indonesia selain presiden dan wakil presiden. Sementara gaji yang diterima wakil presiden empat kali daripada gaji pokok yang diterima oleh pemimpin lembaga tertinggi.

Baca Juga: Berikut Rincian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Anggota DPR

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok yang diterima oleh pemimpin lembaga tertinggi, seperti ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebesar Rp5,04 juta. Jika menggunakan ketentuan UU tadi, gaji pokok yang akan diterima presiden adalah sebesar Rp30 juta per bulan, sedangkan wapres mendapatkan Rp20,16 juta.

Besaran Tunjangan Presiden dan Wapres

 

Selain gaji, Jokowi dan Ma’ruf akan mendapatkan tunjangan jabatan per bulan. Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 2001, tunjangan yang diterima presiden sebesar Rp32,5 juta, sedangkan wakil presiden Rp22 juta. Ditambah dengan tunjangan, total gaji yang diterima oleh presiden sebesar Rp62,74 juta, sedangkan wakil presiden Rp42,16 juta setiap bulannya.

Baca Juga: Berikut ini Penghasilan Direksi dan Komisaris Bank BUMN

Selain itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, pasal 3 menyebut bahwa presiden dan wakil presiden akan mendapatkan fasilitas pembayaran biaya yang berhubungan dengan tugas kewajibannya, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan dan keluarganya.

Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1978 mengatakan presiden dan wakil presiden mendapatkan rumah dinas dengan segala kelengkapannya. Dua pemimpin negara juga akan mendapatkan kendaraan dengan pengemudinya.

drmnws.

LEAVE A REPLY