Gubernur Emil Komentari Desain Ibu Kota Baru yang Boros Lahan

0
282
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

BANDUNG, Nawacita – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung rencana pembangunan ibu kota jika hal itu sudah menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Meski begitu, sebagai seorang arsitek, pria yang akrab disapa Emil itu menilai, desain ibu kota baru yang belakangan telah dirilis pemerintah pusat itu banyak kekurangannya.

“Kalau sudah jadi pertimbangan pemerintah pusat, DPR, saya kira kita dukung. Cuma, sebagai arsitek, saya melihat desain dan asumsi kota baru banyak hal-hal kurang tepat,” ungkap Emil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (26/8/2019).

Diketahui, sebelum menjabat sebagai kepala daerah, Emil dikenal sebagai seorang arsitek. Tidak hanya di Indonesia, Emil juga banyak menghasilkan karya arsitektur di berbagai negara, seperti Singapura, Thailand, Bahrain, Cina, Vietnam, Uni Emirat Arab.

Baca Juga: Soal Sistem Pertahanan Negara Ibu Kota Baru Sangat Strategis

Umumnya, proyek arsitektur yang dikerjakannya berupa pengembangan kawasan perkotaan seluas 10-1.000 hektare atau disebut sebagai megaproyek, seperti di antaranya Marina Bay Waterfront Master di Singapura, Sukhothai Urban Resort Master Plan di Bangkok, dan masih banyak karya arsitektur lainnya.

Menurut Emil, lahan yang disiapkan pemerintah pusat untuk ibu kota baru seluas 200.000 hektare dengan untuk ditempati 1,5 juta penduduk terlalu luas. Dengan asumsi tersebut, lanjut Emil, pembangunan ibu kota baru akan mengalami banyak pemborosan. “Menurut saya boros lahannya,” ujarnya

Emil menyebut, dengan jumlah penduduk sebanyak itu, lahan yang disediakan idealnya cukup 35.000 hektare. Sehingga, selain bakal ramai, juga tidak menimbulkan pemborosan dalam penyiapan infrastruktur penunjangnya.

“Jadi, kalau 1,5 juta penduduk, tanahnya cukup 35.000 (hektare). Akan dihuni 1,5 juta penduduk, tapi lahannya 200.000 hektare, kebayang borosnya aspal, kabel, infrastruktur, hanya untuk mengakomodir penduduk itu,” jelas Emil.

Emil melanjutkan, banyak negara di dunia yang mengalami kesalahan dalam merancang ibu kota barunya, seperti Brasil dan Myanmar karena lahan yang disiapkan terlalu luas dan tak sebanding dengan jumlah penduduknya. “Brasil sampai sekarang tanahnya terlalu luas, masyarakat tidak betah, dan lain-lain. Myanmar juga sama, sepi,” katanya.

Emil menyebut, jika pemerintah ingin meniru negara lain dalam membangun ibu kota barunya, contohlah Pemerintah Amerika Serikat yang menurutnya sukses membangun Washington DC sebagai ibu kota.

“Kalau mau contoh baik, tirulah Washington DC. Cukup dengan 17.000 (hektare) lahan untuk 700.000 orang. Kotanya padat, bisa jalan kaki nyaman. Jangan mengulangi kesalahan, segala harus lahan luas,” tandasnya.
Baca Juga: Komentar Bupati Kukar dan Penajam Paser Utara Soal Ibu Kota Negara

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan Kalimantan Timur disebut bakal menjadi wilayah ibu kota baru. Proses pembangunan itu membutuhkan waktu minimal tiga tahun. Sofyan menilai luas lahan yang diperlukan untuk Ibu Kota baru di Kalimantan Timur bisa mencapai 200.000-300.000 hektare.

Pembangunan tahap pertama akan memakan setidaknya 3.000 hektare lahan. Tanah ini akan digunakan untuk membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR, dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota baru. Kedua daerah di Kalimantan Timur itu akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara.

sdnws.

LEAVE A REPLY