Garam Masih Dipasok Impor

0
389
Ilustrasi Petani Garam.
Petani memproduksi garam.

JAKARTA Nawacita – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini belum sepenuhnya yakin akan mengurangi volume garam impor untuk industri.

Kendati demikian, dia menjelaskan, tak sepenuhnya garam yang digunakan industri berasal dari impor. Dari kurun waktu Agustus 2018 hingga 18 Juli 2019 ini, dia menyebut sektor industri telah menyerap sebanyak 1.016.000 ton garam rakyat yang sesuai dengan kapasitas industri.

Penyerapan itu hingga kini masih berlangsung sesuai dengan komitmen yang telah disepakati antara industri dengan pemerintah dengan harga beli Rp 900 per kilogram (kg).

Baca Juga : PT Garam Buka Lowongan untuk Lulusan SMK

Berdasarkan catatannya, kebutuhan garam industri sebesar 84 persennya masih dipasok impor. Untuk itu dia menyatakan, akan sulit bagi sektor industri apabila impor garam dihentikan secara menyeluruh. Seperti industri makanan dan minuman (mamin), lanjutnya, standarisasi yang diterapkan industri sangat ketat sebab menyangkut rasa dan selera yang telah melekat di konsumen.

erdasarkan catatannya, upaya PT Garam untuk menyesuaikan produksi garamnya dengan garam industri adalah meningkatnya kadar NaCl yang diproduksi. Saat ini PT Garam sudah mampu memproduksi garam dengan kadar NaCl sekitar 96-97 persen. Hanya saja problem incuritisnya belum sama dengan garam impor.

Fridy menjabarkan, saat ini garam lokal yang dapat dimanfaatkan industri meliputi sektor tekstil, industri pembersih broiler, serta industri makanan pengasinan ikan dan skala rumahan. Sedangkan garam impor yang ada diserap oleh industri-industri berskala besar.

Baca Juga : Harga Garam Anjlok

Terkait dengan harga pembelian pemerintah (HPP) garam yang belum diatur dalam regulasi, pihaknya belum dapat memberikan angka detail masukan industri terhadap harga. Dia menggarisbawahi, jika HPP telah tersedia maka industri akan siap menyerap dengan harga yang ada namun diimbangi kualitas dari garam rakyat.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah memasukkan garam sebagai bagian dari barang pokok dan barang penting sehingga harga beli di petani dapat ditentukan pemerintah. Sebelumnya diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, garam dikeluarkan sebagai salah satu kriteria tersebut.

rp

LEAVE A REPLY