Semua Fraksi Setuju, RPJMD Jatim 2019-2024 disahkan

0
592
DPRD dan Gubernur Khofifah Sahkan RPJMD Jatim 2019-2024, Rabu (10/7/2019).

 

SURABAYA, Nawacita – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 akhirnya disahkan, dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pembahasan Raperda ini membutuhkan waktu hampir lima bulan lamanya.

 

Pendatangan dan persetujuan RPJMD 2019 – 2024 ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Ketua, serta Wakil DPRD Jatim di rapat paripurna, Rabu (10/7) sore.

 

Juru Bicara Fraksi PDIP Jatim, Afwan Maksum mengatakan Fraksi PDIP Jatim dapat menerima Raperda RPJMD 2019 – 2024 menjadi Perda. Namun beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jatim.

 

Pertama, yaitu implementasi RPJMD harus sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wagub Jatim saat kampanye. Yaitu terwujudnya masyarakat Jatim yang adil, Sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama, dan semangat gotong royong.

 

Kedua yaitu, pertumbuhan dan pemerataan di Jatim harus senatiasa berjalan seiring. Baik indikator pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia (IPM),  serta diikuti dengan indeks gini dan indeks ketimpangan wilayah (indeks theil).

 

“Kita ingin Jatim berkembang merata, baik dari sisi kelas sosial, maupun dari sisi wilayah. Begitu juga sebaliknya kita tidak ingin melihat ketimpangan sosial, dan ketimpangan wilayah terjadi di Jatim,”ujarnya.

 

Ketiga, pihak PDIP ingin Gubernur Jatim benar – benar mengupayakan penurunan persentase kemiskinan di pedesaan agar minimal dapat sejajar dengan penurunan kemiskinan di perkotaan. Baik melalui program PKH plus dan PKH dari pusat. “Untuk PKH plus ini program strategis untuk penanganan kemiskinan, kami harap PKH plus dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran. Baik data yang berbasis by name by address yang terintegritas dengan pemerintah pusat,” harapnya.

 

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim juga menyetujui disahkannya Raperda RPJMD 2019-2024 menjadi Peraturan Daerah. Namun, F-Gerindra meminta agar pemerintah provinsi JAwa Timur terus focus pada sector tenaga kerja. “Kami cukup menyayangkan jika permasalahan utama tenaga kerja adalah rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnyanya lapangan pekerjaan, ke depan semoga hal ini bisa segera teratasi,” harap Aufa Zafiri, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD JAtim.

Ditambahkannya, rendahnya kualitas tenaga kerja karena masih sebagian besar angkatan kerja di Jatim kurang memiliki keterampilan. Para lulusan SLTA, hanya berbekal pengetahuan tanpa didukung keterampilan. Keterampilan hanya dapat diperoleh melalui Balai Latihan KErja. Sedangkan kondisi BLK milik Jatim jumlahnya hanya 16 unit yang tersebar di 38 kabupaten/kota. “Jumlah BLK tersebut jauh dari proporsi jumlah siswa di JAwa Timur, ditambah lagi kondisi BLK tidak memadai, tidak selaras dengan kebutuhan industry saat ini, bahkan kondisinya memprihatinkan,” urainya.

Untuk itu, pihaknyamendorong agar jumlah BLK diperbanyak dan kualitasnya ditingkatkan. Selain itu juga harus ada road map sector mana yang mampu menyerap tenaga kerja dengan baik guna mengurangi pengangguran. “Agar hal itu berdampak pada pengurangan kemiskinan serta meningkatnya kesejateraan baru di masyarakat Jawa Timur,” pungkas Aufa yang juga anggota Komisi C ini.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran Fraksi – Fraksi dan Pansus yang telah melakukan pembahasan RPJMD tersebut. Dan masukan ini akan diterima untuk penyempurnaan RPJMD tersebut. “Setelah selesai pengesahan dan persetujuan pihaknya akan membawa RPJMD ini ke Mendagri untuk mendapat persetujuan.  Dan kami targetkan di mendagri 10 hari selesai untuk mendapatkan persetujuan tersebut,” terang Khofifah. Setelah RPJMD tuntas, maka Pemprov Jatim dapat segera melaksanakan pembahasan Perubahan APBD 2019 dalam waktu dekat ini. bdo/sp

LEAVE A REPLY