Pesta Demokrasi atau Bencana Demokrasi Pemilu 2019?

0
373
Ilustrasi Pemilu 2019.
Ilustrasi Pemilu 2019.

Nawacita – PEMILU yang dilangsungkan secara serentak pada Rabu, 17 April 2019 menyisakan cerita pilu. Pesta demokrasi tahun ini, selain menjadi sejarah baru, juga menyisakan banyak duka. Ya, tercatat sebanyak 230 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia menjelang maupun saat penghitungan suara berlangsung. Itu belum termasuk yang sakit yang berjumlah 1.671 orang dan kemungkinan jumlahnya masih bisa bertambah.

Sebagian besar mereka meninggal dunia akibat kelelahan usai bekerja selama 24 jam non-stop. Mereka bekerja untuk menyiapkan, melaksanakan, dan menghitung suara yang telah masuk.

Tentu hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan pemilu yang memang berubah dari sebelumnya. Pada Pemilu 2019 kali ini, masyarakat Indonesia untuk kali pertama mencoblos lima surat suara sekaligus yang terdiri dari presiden-wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan DPD RI secara bersamaan.

Secara otomatis pelaksanaan itu tentu membuat proses pemilu berjalan lebih lama, dan beban pekerjaan para petugas pun semakin berat. Maraknya petugas yang wafat selama proses pemilu baik karena kelelahan, sakit, atau kecelakaan itu mengundang keprihatinan warga, salah satunya Ananda Puja Wandra.

Warga asal Padang, Sumatera Barat yang tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan itu menilai ironis, ketika pemilu kerap disematkan dengan pesta demokrasi rakyat, sementara ada ratusan rakyat justru kehilangan nyawanya dalam pesta itu sendiri.

“Menurut saya, satu nyawa manusia untuk korban demokrasi pemilu yang katanya pesta ini enggak pantas, apalagi ini sampai lebih dari dua ratus orang, saya sih nyebutnya ini bencana,” kata Puja beberapa waktu lalu.

Dalam hal ini kata dia, pemerintah, DPR, dan KPU harus bertanggungjawab atas maraknya korban dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Puja menilai mereka gagal mengawal pemilu dengan baik. Dari sisi pelaksanaan teknis, pelaksanaan pemilu menurutnya tidak disiapkan dengan apik.

“Bukan karena serentak, tapi karena polanya yang enggak dipikirkan matang, KPU juga enggak mengantisipasi hal ini,” ujarnya.

Menurutnya pelaksanaan pemilu secara serentak atau tidak, hal itu tergantung dari dua sisi, yakni teknis maupun dari segi politis. Sebab, pemilu bisa saja tidak menelan banyak korban jika memerhatikan sistem yang digunakan.

Salah satunya dengan menggunakan sistem yang lebih baik atau modern, seperti menggunakan e-voting yang mengurangi beban kerja para petugas. Dengan teknologi hal itu dirasa menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan beban kerja pemilu serentak di Indonesia.

“Kalau dari sisi politis saya setuju dipisah, karena enggak layak partai dari periode lalu mencalonkan presiden pada periode ini, parliamentary threshold 2019 harusnya dipakai buat presidential threshhold 2019,” tuturnya.

Evaluasi Sistem Pemilu

Kini tercatat sudah 230 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 1.671 orang jatuh sakit saat mengawal penyelenggaraan Pemilu 2019. Jika ditotal ada 1.901 orang yang terkena musibah dan kemungkinan jumlahnya masih bisa bertambah. Angka itu tentu menarik perhatian banyak pihak, dan pertanyaannya, kenapa semua itu bisa terjadi?

Salah seorang warga Lubang Buaya, Jakarta Timur, Bachtiarudin Alam menyebut, pelaksanaan pemilu tahun ini sangat-sangat melelahkan. Rumitnya alur pemilu menambah beban bagi para penyelenggara.

“Terlalu banyaknya dan beragam logistik ke tingkat bawah yang beragam, pada intinya sama saja seperti hologram dan salinan,” kata Bachtiarudin.

Baba demikian dia karib disapa, juga melihat dari sisi waktu bagi para petugas untuk menyelesaikan tugasnya terlalu sempit, sehingga istirahat yang seharusnya menjadi keharusan lewat begitu saja untuk mengejar waktu.

Kendati begitu menurutnya, jatuhnya korban jiwa sebanyak ratusan orang itu bukan karena pola pemilu yang dilaksanakan serentak. Melainkan mekanisme teknis yang kurang diperhatikan seksama.

“Kalau menurut saya pemilu serentak seperti ini tidak terlalu berpengaruh, Asal pembuat aturan dapat membuat mekanisme yang simpel dan memudahkan. Jangan ingin terkesan aman dan teliti pada akhirnya hanya sia-sia contoh logistik yang terlalu beragam dan rumit,” tuturnya.

Untuk itu lanjut Baba, jika pola tersebut masih akan tetap diberlakukan pada pemilu selanjutnya, maka hal itu sangat tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia.

“Idealnya mungkin saya berharap electronic vote saja, sepertinya lebih simpel dan mudah. Semoga saja pemilu atau pilkada nanti e-vote sudah bisa di laksanakan di Indonesia,” katanya berharap.

oknws.

LEAVE A REPLY