Jokowi dan Mimpi Transportasi Sekelas Singapura

0
251
Djoko Setijowarno.
Djoko Setijowarno.

Jakarta,Nawacita – Wakil Presiden Jusuf Kalla menugaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyusun rencana pembangunan transportasi di Ibu Kota untuk 10 tahun ke depan. Tugas itu diberikan pada akhir rapat soal integrasi transportasi di Jakarta yang dipimpin Jusuf Kalla.

Menurut saya penugasan itu menjadi aneh. Sebab sejak 2104 kita sudah punya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Dibentuk sejak Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden, badan ini sudah banyak melakukan kajian untuk transportasi di Jabodetabek dan tinggal melaksanakan di lapangan.

Baiklah saya kilas balik ke masa Jokowi menjadi Walikota Surakarta (2005-2012). Kala itu penataan Singapura menjadi inspirasinya untuk menata Kota Solo. Hal yang sama untuk mewujudkan transportasi yang humanis di Surakarta juga ingin meniru Singapura.

Muncullah slogan “move people not car” untuk menata Kota Surakarta mengutamakan transportasi umum. Walaupun harus diakui hingga sekarang slogan itu belum terwujud sepenuhnya di Solo, karena ada keterbatasan kewenangan bagi pemkot. Sementara mobilitas warga sudah meluas hingga kawasan aglomerasi Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Klaten).

Demikian halnya dengan transportasi Jabodetabek dalam skala yang lebih besar. Wilayah megapopolitan yang mencakup tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono sudah dicetuskan 17 langkah penataan untuk mengatasi persoalan transportasi. Keberhasilan yang tampak hanya program revitalisasi KRL Jabodetabek, dari semula hanya mengangkut 350 ribu penumpang per hari pada 2013, kini sudah bisa mengangkut lebih dari 1,1 juta penumpang per hari. Sungguh prestasi yang dapat dikatakan luar biasa.

Hal itu tampak dari makin meluasnya lahan parkir di stasiun pemberangkatan di Bodetabek. Warga sudah enggan menggunakan kendaraan pribadi. Lebih baik memarkir di stasiun terdekat tempat tingalnya. Sayangnya, pemda di wilayah Bodetabek tidak satu pun yang mengikuti langkah penataan ini dengan cara menata transportasi umum di daerahnya masing-masing, yakni menjadikan angkutan umum sebagai feeder KRL Jabodetabek.

Jika itu dilakukan, biaya pengeluaran untuk transportasi warga bisa ditekan lebih rendah lagi. Tidak perlu bayar ongkos parkir. Cukup menggunakan angkutan umum yang murah dari tempat tinggal ke stasiun terdekat dan sebaliknya.

Hasil penelitian yang dilakukan Badan Litbang Perhubungan pada 2013, warga Jabodetabek yang menggunakan KRL Jabodetabek masih harus menyisihkan 32% dari pendapatan bulanan.

Ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta (2012-2014), upaya untuk menata transportasi Jakarta lebih gencar dilakukan. MRT mulai dibangun dan pada 2019 sudah bisa beroperasi. Bus Transjakarta yang semula baru 6 koridor, hingga 2014 sudah beroperasi 39 rute. Saat berakhir masa jabatan Gubernur Basuki Tjahja Purnama meningkat menjadi 80 rute, termasuk 10 rute angkot gratis sebagai cikal bakal Jak Lengko. Sebanyak 13 koridor busway bisa terwujud hingga 2017.

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi ingin mewujudkan adanya institusi seperti LTA (Land Transportation Authority) di Singapura untuk mempercepat penataan transportasi Jabodetabek.

Hal itu dapat terwujud ketika Jokowi sudah menjabat Presiden sejak 2014, yakni adanya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Terbitlah Perpres No. 103 Tahun 2015 tentang BPTJ. Semula institusi ini diusulkan langsung di bawah Presiden. Tujuannya, supaya lebih mudah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal maupun horisontal.

Namun, dalam perkembangannya dimasukkan ke struktur Kementerian Perhubungan, setingkat eselon satu. Pada Februari 2016 belum didukung anggaran, gedung kantor dan staf yang sangat terbatas, BPTJ mulai bekerja. Di samping itu karena BPTJ masih baru tentu belum memiliki Rencana Strategis (Renstra) apalagi rencana induk.

Dalam kurun waktu 2017 dan 2018 dukungan anggaran sudah tersedia walaupun sangat terbatas, tetapi sudah bisa menghasilkan beberapa output yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain angkutan JR Conection, JA Conection, Kebijakan ganjil genap pintu masuk tol. Dari hasil perhitungan, kebijakan ganjil genap tersebut ternyata membawa dampak positif, seperti peningkatan angkutan umum 36%, penurunan emisi 20%, peningkatan kecepatan pada ruas ganjil genap, dan berhasil mendukung Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018.

BPTJ juga bisa menyelesaikan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditandatangani Presiden pada 20 Juli 2018 dan ini merupakan satu-satunya rencana induk yang ditandatangani oleh Presiden. Rencana induk yang lain hanya melalui Peraturan Menteri (PM) Perhubungan. Karena di bawah Kementerian Perhubungan, tentunya wewenangnya masih terbatas. Tidak bisa mengintervensi kewenangan Pemda.

Sekarang, setelah dua tahun berjalan, dirasa Presiden Joko Widodo belum sesuai harapannya. Muncul ide untuk dikelola Pemprov DKI Jakarta. Karena memiliki anggaran yang cukup besar. Namun masalahnya bukan hanya pada anggaran, melainkan keandalan SDM yang ada di Pemprov DKI Jakarta juga tak kalah pentingnya. Selain itu juga akan bertentangan dengan sejumlah UU yang sudah ada, seperti UU Pemda, UU LLAJ, UU Jalan.

Jika Presiden Jokowi ingin mewujudkan mimpinya, bisa menaikkan status BPTJ menjadi institusi di bawah langsung kendalinya, seperti badan yang lainnya yang lingkup kerjanya berskala nasional. BPTJ bisa menjadi BOTJ, yakni Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek. Setidaknya bisa ditambah Direktorat Jalan dan Direktorat Penataan Ruang. Supaya urusan jalan dan tata ruang bisa dikendalikan juga.

Kekurangan penataan transportasi di Jabodetabek tidak hanya persoalan integrasi saja. Tetapi, layanan transportssi umum yang harus bisa menjangkau ke seluruh kawasan permukiman dan perumahan, sehingga warga hanya cukup berjalan kaki tidak lebih dari 500 meter sudah mendapatkan layanan transportasi umum yang memadai.

Integrasi dapat berupa integrasi fisik, jadwal, dan sistem pembayaran –ini sudah berjalan. Yang paling sulit adalah integrasi antarinstansi. Inilah yang harus jadi fokus utamanya. Semoga setelah jadi BOTJ di bawah Presiden, mimpi Jokowi –transportasi seperti di Singapura– dapat terwujud.

 

dtk

LEAVE A REPLY