Pemkot Bandung Ajukan Raperda Denda Derek Kendaraan

0
208
Wali Kota Bandung Oded M Danial.
Wali Kota Bandung Oded M Danial.

Bandung,Nawacita – Pemkot Bandung mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Tiga Raperda tersebut nantinya dibahas oleh DPRD Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Oded M Danial menjelaskan tiga Raperda tersebut terkait Rencana Pembangunan Industri Kreatif (RPIK), Penyelenggaraan dan Retribusi di Dishub dan terakhir mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Sekarang Raperda sudah masuk tinggal pembahasan. Kita dorong agar Pansus (Panitia Khusus) membahasnya dengan baik dan cepat,” ujar Oded usai rapat paripura penyampaian tiga Raperda di DPRD Kota Bandung, Senin (28/1/2019).

Terkait RPIK, menurut Oded, pemerintah ingin mendorong industri kreatif dan UMKM menjadi bagian yang mendongkrak ekonomi warga Kota Bandung.

“Termasuk di dalamnya kita dorong ada payung hukum yang jelas. Seperti BCH (Bandung Creative HUB) harus ada payung hukum yang memberi kepastian pengembangan mereka,” tuturnya.

Sementara untuk urusan Raperda yang berkaitan dengan Dishub, terdapat beberapa hal baru yang akan diatur. Salah satunya mengenai besaran denda yang harus dibayarkan pengendara saat kendaraannya disita atau diderek petugas.

Dalam Raperda disebutkan untuk kendaraan roda dua akan dikenakan denda Rp 35 ribu/kilometer dan biaya inap Rp 136 ribu/hari. Untuk kendaraan roda empat Rp 75 ribu/kilometer dan Rp 304 ribu per hari. Sedangkan kendaraan roda lebih dari empat Rp 150/KM dan Rp 424 ribu/hari.

Oded berharap dengan tiga Raperda tersebut ada dua hal yang ingin dicapai. Pertama estetika yang semakin baik dan kedua meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Intinya peraturan itu untuk membuat Kota Bandung semakin disiplin lagi dan juga retribusi atau denda ini bisa menambah efek jera sekaligus mendorong PAD kita,” ujar Oded.

dtk

LEAVE A REPLY