John Mirin Prihatin Dengan Realita Kekinian Peristiwa Tragedi kemanusiaan Kabupaten Nduga

0
1235
John Siffy Mirin saat ditemui di ruang kerjanya, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Jakarta,Nawacita – Anggota DPR RI Fraksi PAN John Siffy Mirin menyampaikan keprihatinannya terhadap insiden yang terjadi di Nduga akhir-akhir ini. John Mirin mencoba memberikan solusi kepada pemerintah untuk mengatasi insiden kemanusian itu dalam empat hal penting.

Pertama, pemerintah harus segera mengirimkan bantuan logistik sembako untuk para korban yang saat ini mengungsi di hutan. Sebab, sembako hal paling dibutuhkan masyarakat pengungsi karena tidak jauhnya akses untuk mendapatkannya.

“Kedua, meminta Kementerian Perhubungan memberikan akses transportasi udara, terutama penerbangan perintis untuk mobilisasi bantuan sembako,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Ketiga, meminta agar pemerintah segera memberi ruang untuk kepada tim investigasi untuk turun ke Nduga. Agar bisa mengetahui dengan detail jumlah pengungsi, kerugian material, dll.

“Terakhir, secara pribadi saya John Siffy Mirin anggota DPR RI Fraksi PAN menyampaikan turut prihatin dan berduka sedalam-dalamnya bagi korban pekerja pembangunan jembatan Kali Yigi yang memakan 16 orang korban. Dan juga turut berduka bagi warga sipil masyarakat Nduga lainnya yang sudah menjadi korban,” imbuh politisi asal Papua itu.

Semua itu, lanjut John Mirin agar tidak terjadi trauma berkepanjangan oleh masyarakat Papua. Karena kalau ditinjau dari rentetannya setidaknya ada tiga kejadian yang menyebabkan masyarakat trauma. Yang pertama, penyanderaan tim Ekspedisi Lorentz pada tahun 1996, kemudian penembakan pesawat Trigana Air 2018 lalu, dan baru-baru ini penembakan terhadap 16 pekerja proyek pembangunan jembatan Yigi.

Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menyampaikan sejumlah prinsip yang mestinya diperhatikan pemerintah. Ia meminta proyek pembangunan di Papua juga bisa melibatkan orang asli Papua. Pasalnya selama ini mayoritas pemborong proyek bukan dari Papua.

“Diharap kepada seluruh Kementerian terkait untuk memberi ruang dan melibatkan orang asli Papua. Kalau memang tidak bisa, kasih Sub Konkan kepada orang asli papua baik di zona merah maupun di luar zona merah,” katanya lagi.

Selain itu, dengan hadirnya pembangunan di Papua, negara bisa memberikan jaminan kesejahteraan, kenyamanan, perlindungan kepada seluruh masyarakat. Jangan malah hal sebaliknya yang terjadi di Papua.

“Jangan sampai masyarakat tidak nyaman dari pembangunan dan dianggap malapetaka, padahal (pembangunan) ini bagus untuk mereka. Karena terjadi tekanan, intimidasi malah trauma yang terjadi,” pungkasnya.

 

(Moh Ainul Yaqin)

LEAVE A REPLY