AMPHURI Tolak Penerapan Rekam Biometrik VFS Tasheel

0
362

Surabaya,Nawacita.co – Kebijakan Kedutaan Besar (Kedubes) Saudi Arabia yang telah mewajibkan calon jemaah umroh melampirkan bukti rekam biometrik VFS Tasheel dalam pengajuan visa menuai protes dan Memberatakan Calon Jamaah Umroh .

Dari hasil rapat Paripurna DPP AMPHURI dan Rapat dewan Pembina beserta Pengurus PATUHI ( Permusyawaratan Antara Syarikat Travel Umrah Dan Haji Indonesia ) pada tanggal 18 Desember 2018 menolak secara tegas adanya Penerapan pelaksanaan rekam biometric Melalui VFS – Tasheel sebagai persyaratan untuk penerbitan Visa umroh dan haji yang diberlakukan oleh kedubes Arab Saudi

Hal ini dapat menghambat proses visa bagi Jamaah Umroh lagi pula dimana calon Jamaah terutama yang berada di pelosok kepulauan harus menempuh perjalanan sampai 4 jam dengan pengeluaran biaya tiket sampai 4 juta serta memberatkan calon Jamaah yang berusia lanjut <80 th ataupun yang sakit.

Dalam keteranganya, mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan jamaah umroh yang tersebar di berbagai pulau, maka hal itu akan sangat memberatkan. Mestinya menurut dia, demi mempermudah jamaah umroh, perekaman biometrik VFS Tasheel dapat dilakukan di bandara keberangkatan, tanpa dikaitkan dengan proses penerbitan visa umrah dan haji.’’ ujar H Sufyan Arif selaku ketua ( Plt) Ketua DPD AMPHURI Jatim saat Press Conference dengan para Awak Media di Surabaya, Sabtu (28/12) siang.

Ditambahkan, kami tetap memberangkatkan Jamaah umroh sebelum tanggal dimaksud sesuai dengan Program Umroh visa masing masing peryelenggara Perjalanan Ibadah Umroh ( PPIU ) dan Kepada Anggota AMPHURI yang calon jamaah umrahnya akan berangkat sebelum tanggal 20 Januari 2019 dan masih mengalami hambatan dalam rekam Biometric VFS Tasheel untuk menyampaikan permasalahannya kepada Sekretariat DPP AMPHURI dan Kabid / Wakabid Umrah yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Provider Visa anggota AMPHURI untuk dibantu.

Lebih Lanjut, untuk Itu para Anggota AMPHURI DPD JATIM agar melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masing – masing mitra usahanya baik penerbangan, hotel, transportasi di Saudi dan kontrak – kontrak lainnya dalam memberikan layanan jamaah umroh, untuk melakukan penundaan dan penjadwalan ulang (re-schedule) keberangkatan program umrah agar tidak terkena biaya pembatalan (cancelation) yang pada akhirnya akan berakibat merugikan masyarakat dan kami berharap kepada Kementrian Agama RI dan Konsulat Jendral RI di Jeddah bersama sama menolak rekam Biometric menjadi persyaratan visa umrah dan haji, yang sangat memberatkan masyarkat muslim Indonesia yang akan menuju ke tanah suci.” Pungkas H. Mochamad Sufyan Arif

 

(Dny)

 

LEAVE A REPLY