Kemendagri: Kalah dan Menang Pilkada Harus bersikap Dewasa

0
235
Ilustrasi
Ilustrasi

Nawacita – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta semua pihak bersikap dewasa menunggu hasil akhir penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 yang saat ini dalam proses rekapitulasi penghitungan suara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Kelak yang ditetapkan sebagai pemenang perlihatkan sikap pemenang yang dewasa. Pun yang dinyatakan kalah,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, kepada pers di kantornya, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Bahtiar berujar sebuah kontestasi selalu dihiasi dengan kekalahan dan kemenangan. Namun hal tersebut mesti disikapi secara dewasa, arif dan bijaksana.

“Bagi yang menang, jangan rayakan dengan berlebihan. Dalam politik, yang menang harus merangkul. Bukan terus memukul. Karena seorang yang dipilih jadi pemimpin, bukan untuk pendukungnya, tapi memimpin untuk semuanya,” terang dia.

Begitu juga bagi pendukung dan tim sukses pasangan calon yang menang. Kemendagri mengimbau agar tidak terlalu euforia. Sebab, hal tersebut merupakan kemenangan untuk masyarakat.

“Intinya saya ingin mengajak dan mengatakan, mari berdamai dengan hasil Pilkada Serentak 2018,” imbuh Bahtiar.

Untuk pihak yang kalah, ia meminta untuk legowo menerima hasilnya. Bila dirasa belum puas dan menganggap ada catatan dalam kontestasi, Bahtiar mempersilahkan pihak tersebut menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun instansi lainnya.

“Ya, bagi pendukung yang calonnya kalah agar menempuh jalur hukum sesuai yang diatur UU Pilkada, “ujarnya.

Bahtiar pun mengingatkan, Pilkada adalah bentuk konkret proses pembangunan peradaban demokrasi di Indonesia. Ciri demokrasi yang beradab adalah ketika semua aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah proses demokrasi menyelesaikan perbedaan melalui jalur hukum, serta patuh dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sedangkan kepada pemerintah daerah, Bahtiar juga meminta agar mengerahkan segala sumber daya untuk tetap menbantu dan mengawal proses dan kondisi pasca pencoblosan hingga dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Pemda harus segera melakukan langkah-langkah dan memanfaatkan berbagai forum pertemuan masyarakat untuk merekatkan dan menyatukan kembali sekat-sekat sosial politik yang terjadi dalam masyarakat selama proses pilkada serentak 2018.

“Pembangun daerah dan masyarakat harus terus berjalan,” imbuh Bahtiar.

oke

LEAVE A REPLY