Massa Demo Tolak Swastanisasi Air, Ancam Mandi di Balai Kota

0
249
Demo Tolak Swastanisasi Air
Demo Tolak Swastanisasi Air
Jakarta, Nawacita – Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) melakukan demonstrasi di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (22/3). Demo ini menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta.
Massa aksi mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Mereka berdemonstrasi dengan membawa perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, dan air dalam jeriken. Air ini rencananya akan digunakan untuk mandi bersama di Balai Kota jika mereka tidak diizinkan untuk masuk.
“Kita masih belum bisa masuk ke dalam (Balai Kota). Badan ini rasanya sudah gatal karena Pak Gubernur tidak mengizinkan kita masuk, kita mandi di sini,” teriak Erna Rosalina salah satu orator yang diikuti oleh peserta aksi sambil mengguyur badan mereka.
Sementara itu salah seorang pendemo yang mengaku berasal dari wilayah Jakarta Utara juga mengeluhkan susahnya air di wilayahnya. Sehingga ia meminta Pemprov DKI turun tangan memperhatikan masalah tersebut.
“Kami di pesisir sangat menderita, para nelayan sangat menderita, karena nelayan kalau dari laut gatal dan bau, maka dari itu nelayan membutuhkan air bersih. Pesisir Muara Angke Kaliadem harga air mahal. Saat ini terus terang nelayan sangat langka dapat air bersih,” lanjutnya.
Lebih lanjut, massa aksi menginginkan agar Pemprov DKI secepatnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang swastanisasi air. Hal tersebut demi memastikan akses air bagi masyarakat Jakarta terpenuhi.
“Ini kan hari air sedunia, masyarakat masih kesulitan air bersih. Pemda harus menjalani keputusan Mahkamah Agung pengelolaan air dikembalikan pada PAM melibatkan laki-laki dan perempuan,” ujar Erna.
Sampai saat ini demo di depan Balai Kota masih berlangsung dengan pengamanan dari aparat kepolisian.
Mahkamah Agung sendiri sudah mengabulkan gugatan 12 warga negara atas penghentian pengelolan air di DKI Jakarta oleh pihak swasta atau yang dkenal dengan swastanisasi. Dengan adanya putusan tersebut, maka Pemprov DKI harus menghentikan swastanisasi air yang selama ini dijalankan oleh PT Aetra dan PT Palyja.
kumparan

LEAVE A REPLY