” Apa Sih Maunya Aplikator “

0
426

Surabaya, Nawacita.co.- Dinas perhubungan provinsi jawa timur bekerjasama dengan para Angkutan online mengadakan diskusi Publik mengenai bagaimana mencari titik tengah keberadaan angkutan Online pasca diberlakukan PM No. 108/ 2017.

turut hadir kadis Perhubungan provinsi Jawa timur Wahid Wayudi, dirjen Aplikasi Informatika kementrian kominfo RI, dirjen bina hubungan industri – JTK kementrian Tenaga kerja RI.Pengamat Transportasi ITS Surabaya /MTI Jatim Dr.Hitapriya Suprayitno MEng, ketum DPP organda adrianto Djoko soetono, dan serta para perwakilan pengemudi online dan konvesional.diskusi ini berlangsung di Hotel Bumi Hyaat surabaya senen (19/03/2018) Siang.

20180319_104637

Dalam diskusi kali ini dibahas mengenai implestasi PM No 108 /2017 tentang penyelengaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam proyek. Yaitu untuk mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan, kesetaraan keberlangsungan usaha serta perlindungan konsumen, kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat, hal ini untuk menjaga situasi dalam keadaan kondusif

kemudian untuk kewajiban Aplikator yaitu memberikan akses digital dashboard kepada dirjen, gubernur, bupati. serta memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin penyelengaraan angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum, selalu bekerjasama dengan perusahaan angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum dan Bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang. Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, serta mentaati dan melaksanakan tata cara penggunaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan harus mempunyai kantor cabang dan menunjuk penangung jawab cabang di kota sesuai wilayah operasi.

di sisi lain Pemerintah akan merecanakan kebutuhan kouta kendaraan bermobil yang akan diterapkan di 15 provinsi yang ada di indonesia antara lain: Jabotabek(36.150), Jabar ( 15,510), Jaten(4.935), Jatim( 4.445), Aceh( 748), Sumbar (400), Sumut (3500) Sumsel (1700),lampung( 8000),Bali (7500),Sulut (997),Sulsel (7000),Kaltim (1000),Yogyakarta ( 400 dan riau(400), hal ini untuk memudahakan memantau angkutan yang berbasis online.untuk kegiatan sim dan kir gratis yang di subsidi pemerintah sementara ini ada dikota Jabotabek (SIM) 21 maret 2018, Semarang (Sim Dan Kir), 22 – 23 Maret 2018, untuk Sim Dan Kir serentak 24 -25 maret 2018 ada delapan kota diantaranya, Medan,Palembang,Yogjakarta,Surabaya,Banjarmasi,Makassar, Palu, Manado.

Nawacita.coDalam sambutanya mengatakan diskusi publik ini terkait dengan keberadaan PM 108, Yang di dalamnya mengatur angkutan online, sebagai mana kita ketahui perkembangan teknologi itu merubah peradapan manusia. Dulu kita pesan taxi
membayar dengan tunai, tapi sekarang dengan system online semua mudah urusanya,” ujarnya

Sebagaimana kita ketahui perkembamgan teknologi itu merubah peradapan manusia. saya yakin kemajuan teknologi itu untuk mempermudah urusan kita, tetapi Perubahaan itu harus ada pemerintahanya di dalamnya untuk mengatur agar semua berjalan dengan baik.

Nawacita.co

PM 108 / 2017 lahir itu dimaksudkan untuk mengakomudir semua kepentingan baik untuk kepentingan angkutan orang atau kepentingan angkutan konvesional maupun kepentingan penumpang dalam hal kenyamanan, PM 108 / 2017 diatur beberapa hal diantarannya tarif. Tarif itu diatur dalam batas mimimal supaya tidak saling membunuh diantara sesama jenis angkutan. Dengan adanya tarif batas minimal, pengemudi juga bisa mendapatkan penghasilan yang layak sehingga punya uang untuk memelihara kendaraanya.” Ungkap kadis Perhubungan provinsi Jawa timur Ir. Wahid Wayudi

Kemudian untuk  masalah kouta dimaksud kesimbangan, dimana kalau tidak kesimbangan maka para pengemudi akan merasa kesulitan untuk mencari penumpang hasilnya tidak akan cukup untuk membayar kredit kendaraan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Dan mengenai uji kir dan sim a umum, yang dimaksud adalah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang dan juga harus  berbadan hukum, ini adalah amanah dari undang undang untuk menjamin kelangsungan di bidang angkutan online.

PM 108 mulai berlaku 1/11/2017, yang memberikan waktu tiga 3 bulan untuk mengurus semua perizinàn artinya bahwa didalam PM 108 diamanahkan bahwa per 1 pebruary 2018, sudah saatnya dilakukan penegak hukum dan Dinas perhubungan jatim bersama jajaran kepolisian pada tanggal 01/ 2/ 2018 mengadakan operasi tapi sifanya persuasif, tapi  pada tgl 20 dirjen perhubungan dan angkutan darat menunda penegakan hukum terkait dengan PM 108 / 2017. Dengan pertimbangan permasalahan yang ada.

Sejak PM 108 / 2017 berlaku 1/11/2017, harusnya Aplikator sudah tidak menerima pengemudi baru, tetapi apa yang kita lihat semua Aplokator masih menerima pengemudi baru, sehingga saat ini informasi yang saya peroleh di Jatim. Sudah ada 24 ribu lebih padahal kouta yang kita tetapkan hanya 4.445 kendaraan, kalau ini dilakukan penegakan hukum dengan ketat, Maka ada kendaraan 40 ribu lebih yang tidak bisa di akomodir didalam perizinan, Tentu permasalahan sendiri yang harus kita selesaikan, Kemudian masalah kouta kami tidak asal tulis angka tetapi kami analisis secara akademik.” Pungkasnya. ( Dny)

 

 

LEAVE A REPLY